GAZA (Arrahmah.id) - Anggota biro politik Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), Mohammad Nazzal, mengatakan bahwa sebuah delegasi dari Hamas telah bertolak ke ibu kota Mesir, Kairo, pada Ahad (11/1/2026) untuk membahas perkembangan politik dan situasi lapangan di Jalur Gaza mulai hari ini, serta menindaklanjuti pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata, di tengah apa yang ia sebut sebagai kesulitan besar dalam penerapannya dan terus berlanjutnya pelanggaran oleh 'Israel'.
Dalam pernyataannya kepada program Al-Masa’iyyah di Al Jazeera Mubasher, Nazzal menjelaskan bahwa delegasi Hamas akan menggelar pertemuan dengan faksi-faksi dan kekuatan Palestina, selain mengadakan pembicaraan dengan otoritas resmi Mesir, guna membahas sejumlah berkas yang berkaitan dengan kesepakatan tersebut. Di antaranya yang paling utama adalah upaya memperkuat gencatan senjata dan beralih ke tahapan-tahapan berikutnya dari perjanjian itu.
Terkait sifat pembahasan yang berlangsung di Kairo, Nazzal menyebut ada beberapa berkas utama. Yang pertama adalah pembentukan komite Palestina dari kalangan “teknokrat” untuk mengelola Jalur Gaza. Komite ini, menurutnya, telah disepakati secara prinsip antara faksi-faksi Palestina dan otoritas Mesir, namun menghadapi keberatan dari Otoritas Palestina dan 'Israel'.
Ia menambahkan bahwa delegasi Hamas, bersama kekuatan-kekuatan Palestina lainnya, tengah berupaya mengatasi hambatan dalam pembentukan komite tersebut, yang akan bertanggung jawab mengelola Gaza. Nazzal menegaskan bahwa komite ini murni bersifat Palestina, dengan rujukan utama yang juga harus Palestina, seraya menekankan pentingnya mencapai kesepakatan bersama terkait susunan anggotanya.
Keberatan atas Daftar Nama
Pimpinan Hamas itu menjelaskan bahwa faksi-faksi Palestina sebelumnya telah menyerahkan daftar sekitar 40 nama kepada pihak Mesir, yang kemudian dipilih sebagian di antaranya. Namun, beberapa nama menghadapi keberatan. Ia menyebut Otoritas Palestina menuntut nama-nama tertentu dan menegaskan bahwa komite harus berada di bawah otoritas dan pemerintah Palestina.
Menurut Nazzal, Hamas pada prinsipnya tidak menolak hal tersebut, selama ada kesepakatan atas tokoh-tokoh yang kompeten dan independen, berasal dari Jalur Gaza, tinggal di sana, serta mendapatkan kepercayaan masyarakat Palestina.
Ia juga mengatakan bahwa pihak pendudukan 'Israel' turut mengajukan keberatan terhadap sejumlah nama yang diusulkan. Diskusi mengenai isu ini, lanjutnya, dilakukan melalui para mediator, khususnya otoritas Mesir, dalam upaya mencegah Perdana Menteri 'Israel' Benjamin Netanyahu memanfaatkan perbedaan ini untuk menghindari atau menunda pelaksanaan kesepakatan.
Nazzal menambahkan bahwa berkas kedua yang dibahas di Kairo berkaitan dengan transisi ke fase kedua dari kesepakatan gencatan senjata. Ia menjelaskan bahwa fase ini mencakup sejumlah isu, termasuk pembukaan penyeberangan Rafah ke dua arah, sebuah poin yang menurutnya tidak dipatuhi 'Israel', meski telah tercantum dalam fase pertama kesepakatan.
Ia juga menyebut berkas ketiga terkait masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, termasuk karavan (rumah prefabrikasi) dan tenda-tenda yang layak untuk musim dingin, di tengah kondisi cuaca yang sangat keras di wilayah tersebut. Menurutnya, kebutuhan ini merupakan prioritas kemanusiaan yang mendesak.
Pengelolaan Jalur Gaza
Terkait pembahasan mengenai pengelolaan Jalur Gaza dan apa yang dikenal sebagai “Dewan Perdamaian Global”, Nazzal mengatakan bahwa ia tidak dapat menentukan waktu pasti untuk beralih ke fase kedua kesepakatan. Ia menegaskan bahwa hambatan utama adalah Netanyahu dan pemerintahannya, yang menurutnya tidak melihat kepentingan dalam melanjutkan ke fase tersebut, meskipun terdapat keinginan regional dan internasional, termasuk dari pemerintahan Amerika Serikat, untuk menutup berkas perang dan mencegah kembalinya eskalasi di Gaza.
Ia mengungkapkan bahwa Hamas telah diberi tahu secara resmi mengenai nama Nikolay Mladenov sebagai kandidat untuk menjadi bagian dari administrasi yang diusulkan bagi Jalur Gaza. Nama ini diajukan sebagai alternatif dari mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, yang mendapat penolakan dari sejumlah pihak karena sikap dan keberpihakannya di masa lalu.
Nazzal menegaskan bahwa Hamas tidak memiliki keberatan prinsipil terhadap nama Mladenov, yang dinilainya memiliki pengalaman sebelumnya dalam isu ini. Namun, ia menekankan bahwa tugas “Dewan Perdamaian Global” dan kekuatan internasional yang terkait dengannya masih belum jelas, serta dikelilingi banyak pertanyaan yang membutuhkan jawaban.
Ia menutup pernyataannya dengan mengatakan bahwa pekan-pekan mendatang mungkin akan mengungkap lebih banyak detail mengenai masa depan pengaturan-pengaturan tersebut, di tengah ketidakjelasan yang masih menyelimuti mekanisme pengelolaan Jalur Gaza dan transisi menuju tahap-tahap berikutnya dari kesepakatan gencatan senjata. (zarahamala/arrahmah.id)