GAZA (Arrahmah.id) - Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menyatakan bahwa pengumuman pembentukan "Dewan Perdamaian" (Peace Board) membawa indikasi awal yang positif, yang mencerminkan adanya perhatian regional dan internasional untuk memperkuat gencatan senjata di Jalur Gaza.
Namun, dalam wawancaranya dengan Al Jazeera Mubasher, Qassem menekankan bahwa kerangka kerja ini masih dikelilingi oleh pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai implementasi praktisnya. Ia mempertanyakan sejauh mana komitmen dewan tersebut untuk memaksa Israel menghentikan pelanggarannya, agar tidak hanya menjadi "payung" untuk melindungi keamanan 'Israel' semata.
Qassem melihat partisipasi negara-negara Arab dan Muslim yang memiliki posisi jelas dalam mendukung perjuangan Palestina (seperti negara-negara mediator) sebagai hal positif. Meski demikian, ia menetapkan beberapa poin krusial yang dinanti oleh warga Gaza:
-
Gencatan Senjata Permanen: Mengubah gencatan senjata dari status sementara menjadi berkelanjutan.
-
Penghentian Pelanggaran: Mencatat bahwa sekitar 500 warga Palestina telah gugur sejak perjanjian dimulai (rata-rata 5 orang per hari), termasuk serangan artileri yang terjadi saat dewan tersebut sedang bersidang.
-
Pembukaan Perbatasan: Memaksa Israel membuka pintu perlintasan dan menghapus pembatasan bantuan. Qassem menyebut jumlah bantuan yang masuk saat ini hanya mencapai 43% dari yang disepakati.
-
Rekonstruksi yang Sesuai: Menuntut dukungan finansial untuk pembangunan kembali Gaza yang sesuai dengan identitas dan aspirasi politik penduduknya.
Kritik terhadap Visi Donald Trump Presiden AS Donald Trump, dalam acara penandatanganan di Davos, menyatakan bahwa dewan ini berkomitmen untuk memastikan demiliterisasi (pelucutan senjata) di Gaza dan membangunnya kembali dengan indah.
Menanggapi hal ini, Qassem mengkritik apa yang ia sebut sebagai "pengabaian nyata" terhadap akar masalah, yaitu pendudukan 'Israel'. Ia menyatakan kekhawatiran bahwa dewan ini akan fokus pada keamanan penjajah melalui syarat pelucutan senjata perlawanan atau zona penyangga.
Mengenai isu senjata, Qassem menegaskan bahwa senjata perlawanan adalah respons terhadap pendudukan. Ia menyatakan bahwa Hamas siap mendiskusikan pendekatan nasional Palestina internal mengenai bentuk perjuangan di masa depan agar tidak menghambat rekonstruksi, namun hal tersebut tidak boleh dilakukan berdasarkan visi 'Israel'.
Isu Netanhyahu dan Surat Perintah Penangkapan Juru bicara Hamas juga memperingatkan bahwa melibatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam dewan tersebut dapat memberikan perlindungan baginya untuk lolos dari tanggung jawab atas kejahatan di Gaza. Netanyahu sendiri absen dari acara peluncuran di Davos setelah otoritas Swiss menyatakan komitmen mereka untuk melaksanakan surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas tuduhan kejahatan perang. (zarahamala/arrahmah.id)