TEPI BARAT – Sebuah investigasi yang dirilis oleh surat kabar Inggris The Guardian mengungkapkan bahwa militer 'Israel' kini menjadi payung bagi kelompok pemukim radikal untuk mengeskalasi kampanye kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat. Unit-unit pemukim ini, yang dikenal sebagai unit pertahanan regional atau "Hagmar", dilaporkan bertindak layaknya milisi bersenjata dengan otonomi penuh sejak Oktober 2023.
Investigasi tersebut mengutip kesaksian para tentara cadangan dan aktivis 'Israel' yang menyebutkan bahwa unit Hagmar telah diperluas secara signifikan seiring dipindahkannya pasukan reguler ke Jalur Gaza. Ribuan pemukim kini telah dibekali senjata dan otoritas keamanan resmi oleh negara, namun dalam praktiknya mereka bekerja tanpa pengawasan yang memadai.
"Secara resmi mereka di bawah komando batalion, namun di lapangan mereka memiliki kebebasan mutlak. Komando tinggi menutup mata terhadap insiden yang terjadi," ujar seorang tentara cadangan 'Israel' tanpa menyebut nama. Unit-unit ini dilaporkan sering melakukan sabotase rumah, perusakan lahan pertanian, pencurian ternak, hingga penggunaan senjata secara sembrono tanpa mengindahkan perintah atasan.
Organisasi Breaking the Silence, yang terdiri dari mantan tentara 'Israel', menyatakan bahwa sistem Hagmar telah mengintegrasikan ideologi pemukim yang penuh kekerasan ke dalam institusi militer itu sendiri. Hal ini memicu dampak fatal di lapangan, anggota Hagmar dituduh terlibat dalam pembunuhan seorang pria lansia Palestina dan insiden penabrakan warga menggunakan kendaraan militer.
Menurut data PBB, serangan pemukim telah menyebabkan 29 komunitas Palestina mengungsi sepenuhnya sejak Oktober 2023, melonjak drastis dibandingkan hanya 4 komunitas pada periode 2022 hingga September 2023.
Menanggapi laporan ini, militer 'Israel' berdalih bahwa hanya terjadi "beberapa insiden" yang tidak sesuai standar dan mengklaim telah melakukan investigasi internal. Namun, organisasi hak asasi manusia berargumen bahwa akuntabilitas tetap sangat terbatas. PBB memperingatkan bahwa fenomena "pemukim yang merangkap tentara" ini mengaburkan garis antara kekerasan negara dan kekerasan warga sipil, yang memperkuat budaya impunitas atau kebal hukum di wilayah pendudukan. (zarahamala/arrahmah.id)