TEL AVIV (Arrahmah.id) - Radio Militer 'Israel' melaporkan pada hari Jumat (30/1/2026), mengutip sumber diplomatik yang mengetahui jalannya perundingan, bahwa pembicaraan gencatan senjata masih menghadapi tantangan mendasar. Hal ini dikarenakan 'Israel' menolak untuk menarik diri sepenuhnya dari Jalur Gaza, bersamaan dengan apa yang digambarkan Tel Aviv sebagai tidak adanya indikasi kesiapan gerakan Hamas untuk melucuti senjatanya.
Sikap keras kepala 'Israel' ini terlihat menonjol dalam rencana gencatan senjata yang telah memulai jalur ketenangan sejak 10 Oktober lalu. Namun, sementara poin mengenai pertukaran tawanan telah dilaksanakan di tengah pelanggaran yang terus berlanjut, Tel Aviv dituding menghindar dari kewajiban rencana tersebut terkait penarikan pasukan tambahan.
Posisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu semakin memperumit jalur politik melalui penegasannya beberapa hari lalu bahwa 'Israel' tidak akan mengizinkan pembangunan kembali Gaza sebelum wilayah tersebut dilucuti senjatanya. Hal ini membuat dimulainya proses rekonstruksi dan aliran bahan bangunan bergantung pada syarat-syarat lapangan yang dianggap sangat bias.
Terkait gerbang perbatasan Rafah, media 'Israel' mengungkapkan niat Tel Aviv untuk membukanya pada hari Minggu besok setelah penundaan yang lama. Namun, pembukaan ini dibarengi syarat keamanan ketat yang mencakup kewajiban persetujuan awal dari dinas keamanan umum 'Israel' (Shin Bet) bagi setiap pelintas, serta penerapan pemeriksaan ketat di titik pemeriksaan militer menggunakan perangkat sinar-X, gerbang detektor logam, dan sistem pengenalan wajah.
Di sisi lain, Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) belum menyetujui pelucutan atau penyerahan senjata. Pemimpin Hamas, Moussa Abu Marzouk, menilai bahwa pernyataan Perdana Menteri 'Israel' tersebut berkaitan erat dengan kepentingan pemilu internal.
Kebuntuan politik ini terjadi bersamaan dengan lewatnya 120 hari sejak keputusan gencatan senjata diberlakukan. Namun, data lapangan dan statistik yang ada mengungkapkan adanya kesenjangan mencolok antara teks perjanjian dengan apa yang sebenarnya dilaksanakan di lapangan.
Statistik resmi menunjukkan bahwa periode gencatan senjata tersebut justru diwarnai pola penggunaan kekuatan yang konsisten oleh 'Israel' di dalam wilayah pemukiman yang jauh dari garis kontak senjata. Hal ini secara praktis membuat makna gencatan senjata menjadi hampa.
Kantor Media Pemerintah di Gaza mencatat sekitar 1.300 pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, dengan rata-rata melebihi 13 pelanggaran per hari. Pelanggaran tersebut beragam, mulai dari 430 insiden penembakan langsung, 604 operasi pemboman dan penargetan, hingga 200 penghancuran bangunan tempat tinggal dan 66 serangan kendaraan militer ke dalam lingkungan padat penduduk.
Pelanggaran-pelanggaran ini berdampak pada jatuhnya korban jiwa. Selama masa gencatan senjata, tercatat 483 warga Palestina gugur, di mana 444 di antaranya (92%) adalah warga sipil. Dari total korban tersebut, 252 adalah anak-anak, perempuan, dan lansia (setara dengan 52%). Sebanyak 465 korban gugur di dalam lingkungan pemukiman yang jauh dari "Zona Kuning" (Yellow Zone). Selain itu, 1.287 orang lainnya terluka, seluruhnya berada di area pemukiman, bukan di medan perang.
Di sektor kemanusiaan, angka-angka menunjukkan kegagalan akut dalam pelaksanaan poin-poin tahap pertama. Perjanjian menetapkan masuknya 600 truk bantuan setiap hari (setara 60.000 truk dalam 100 hari), namun rata-rata aktual tidak melebihi 261 truk per hari, sehingga total truk yang masuk hanya mencapai 25.800 unit, tingkat komitmen yang tidak lebih dari 43%.
Kondisi paling kritis terlihat pada pasokan bahan bakar, di mana hanya 649 truk yang diizinkan masuk dari 5.000 truk yang seharusnya (hanya sekitar 13%). Hal ini menyebabkan rumah sakit, stasiun air, dan pembangkit listrik tetap beroperasi dalam kapasitas minimum atau berhenti total. Selain itu, peralatan untuk mengevakuasi puing-puing, kendaraan berat untuk pertahanan sipil, serta bahan penampungan tidak masuk dalam jumlah yang cukup, sementara gerbang Rafah tetap tertutup bagi pergerakan normal pasien dan korban luka. (zarahamala/arrahmah.id)