TEL AVIV (Arrahmah.id) - 'Israel' mengumumkan pada Jumat (30/1/2026) niatnya untuk membuka kembali gerbang perbatasan Rafah yang menghubungkan Jalur Gaza dan Mesir mulai Ahad besok (1/2). Namun, pembukaan ini akan dilakukan di bawah pengaturan keamanan ketat yang membatasi pergerakan lintas batas dan mempertahankan kendali tidak langsung 'Israel' atas salah satu akses terpenting Gaza ke dunia luar.
Militer 'Israel' menyatakan bahwa pembukaan gerbang tersebut hanya diperuntukkan bagi "pergerakan orang dalam jumlah terbatas" dan dilakukan melalui koordinasi dengan pihak Mesir. Prosedur ini memerlukan persetujuan keamanan awal dari 'Israel' serta berada di bawah pengawasan misi Uni Eropa, sebuah mekanisme yang menghidupkan kembali pola pengawasan internasional-'Israel' yang pernah berlaku sebelum 'Israel' menguasai area sekitar gerbang secara fisik.
Detail pengumuman tersebut mengungkap bahwa pembukaan gerbang bukan berarti berakhirnya pembatasan terhadap Gaza. 'Israel' akan memberlakukan prosedur identifikasi dan pemeriksaan keamanan ganda terhadap para pelintas, yang dimulai di dalam gerbang dengan pengawasan Uni Eropa dan meluas hingga ke koridor yang berada di bawah kendali militer 'Israel'. Hal ini menegaskan adanya kendali keamanan faktual terhadap pergerakan warga Palestina meskipun tidak ada kehadiran langsung tentara 'Israel' di dalam area gerbang.
Menurut laporan media 'Israel', jumlah pelintas pada tahap pertama diperkirakan hanya berkisar antara 150 hingga 200 orang per hari. Angka ini mengindikasikan bahwa langkah tersebut lebih merupakan prosedur yang sangat disiplin dan terbatas, alih-alih pembukaan penuh yang mampu memenuhi kebutuhan kemanusiaan luas bagi penduduk Jalur Gaza.
Militer 'Israel' juga menjelaskan bahwa kepulangan warga Palestina dari Mesir ke Gaza hanya diizinkan bagi mereka yang meninggalkan wilayah tersebut selama masa perang, dan itu pun harus melalui persetujuan keamanan 'Israel'. Syarat ini mencerminkan tetap dikaitkannya hak bergerak dengan pertimbangan keamanan 'Israel', bukan berdasarkan kebutuhan kemanusiaan atau hak hukum penduduk.
Pengumuman ini muncul setelah penutupan hampir total gerbang Rafah sejak Mei 2024. Selama ini, Mesir terus menegaskan bahwa gerbang tersebut terbuka dari sisi mereka, dan hambatan pembukaannya murni terkait dengan penguasaan 'Israel' atas sisi Palestina. Hal ini membuat pembukaan kembali secara parsial ini tetap terkunci oleh batas-batas politik dan keamanan yang ditentukan 'Israel', bukan melalui kesepakatan independen antara Palestina dan Mesir.
Hingga saat ini, belum ada komentar resmi dari otoritas Palestina maupun Mesir. Muncul pertanyaan besar apakah langkah ini merupakan awal dari pelonggaran blokade yang nyata, atau sekadar prosedur sementara untuk mengatur pergerakan manusia dalam kerangka keamanan yang kaku.
Sebelumnya, badan penyiaran publik 'Israel' mengungkapkan adanya perbedaan pendapat antara Tel Aviv dan Kairo mengenai pengaturan operasional gerbang Rafah, terutama menyangkut kuota orang yang masuk dan keluar Gaza. Di sisi lain, Gubernur Sinai Utara, Khaled Megawer, menyatakan kesiapan Mesir untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan serta menerima warga yang terluka dari Jalur Gaza melalui gerbang tersebut, yang mencerminkan masih adanya perbedaan pandangan mengenai mekanisme pengelolaan krisis kemanusiaan di tengah perang. (zarahamala/arrahmah.id)