TEHERAN (Arrahmah.id) - Menteri Luar Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa diplomasi dengan Amerika Serikat tidak akan berhasil kecuali Washington mengakui hak-hak Teheran. Dalam konferensi nasional mengenai kebijakan luar negeri dan sejarah diplomatik Iran, Araghchi memperingatkan bahwa tekanan militer hanya akan memperkeras posisi Iran. Ia menyatakan bahwa negosiasi tidak dapat membuahkan hasil kecuali pihak lawan menghormati dan mengakui hak-hak rakyat Iran, seraya menekankan bahwa negaranya menolak segala bentuk dikte atau syarat yang dipaksakan.
Araghchi membingkai situasi saat ini sebagai ujian ketahanan daripada kompromi. Ia berpendapat bahwa mundur satu langkah berarti mundur selamanya, dan konsesi tidak akan pernah ada ujungnya. Menanggapi pengerahan kekuatan militer di kawasan, ia menolak gagasan bahwa tekanan tersebut akan memaksa Iran untuk menyerah. Ia membuat perbandingan historis dengan menyatakan bahwa Iran saat ini bukan lagi negara yang rentan terhadap koersi eksternal seperti di masa lalu. Kehadiran armada angkatan laut di kawasan, menurutnya, tidak akan membuat Teheran merasa lemah atau mundur dari posisi mereka.
Terkait isu keamanan dan pertahanan, Araghchi mendeskripsikan Iran sebagai negara yang siap untuk diplomasi sekaligus konfrontasi, meskipun tidak menginginkan konflik. Ia mengkritik doktrin "perdamaian melalui kekuatan" yang ia anggap sebagai kembalinya politik kekuasaan atau "hukum rimba". Teheran juga menegaskan kembali garis merah dalam program nuklirnya, dengan menyatakan bahwa tidak ada pihak yang berhak menuntut pengayaan uranium nol persen. Araghchi menekankan bahwa pengayaan adalah hak nasional yang dijamin, dan meskipun Teheran bersedia melakukan langkah-langkah pembangunan kepercayaan, sanksi harus dicabut sebagai imbalannya. Selain itu, ia menutup pintu untuk merundingkan program rudal balistik, yang ia tegaskan murni bersifat defensif.
Mengenai pembicaraan di Muscat baru-baru ini, Araghchi mengonfirmasi bahwa diskusi tersebut hanya berfokus pada masalah nuklir. Ia menjelaskan bahwa format negosiasi, baik langsung maupun tidak langsung, tidak sepenting konten dari pembicaraan tersebut. Ia membantah adanya pertemuan formal dengan utusan AS, Steve Witkoff, dan menyatakan bahwa Iran sedang meninjau hasil diskusi sebelum memutuskan putaran selanjutnya. Meskipun pergerakan militer AS menimbulkan keraguan atas keseriusan Washington, konsultasi tetap dilanjutkan dengan negara-negara regional serta Rusia dan China.
Senada dengan itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mendeskripsikan negosiasi tersebut sebagai sebuah langkah maju dan menegaskan bahwa dialog tetap menjadi strategi utama Teheran untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Pezeshkian menekankan bahwa kebijakan nuklir Iran didasarkan pada hak-hak yang dijamin dalam Perjanjian Non-Proliferasi (NPT). Ia menyatakan bahwa Teheran merespons rasa hormat dengan rasa hormat, namun tidak akan menerima bahasa kekerasan. Negosiasi ini menjadi keterlibatan pertama sejak serangan AS-Israel ke Iran tahun lalu, yang dipandang Teheran sebagai titik awal untuk membangun kembali diplomasi di tengah jalur yang masih sempit dan penuh perselisihan.