WASHINGTON (Arrahmah.id) -- Amerika Serikat (AS) mengungkapkan bahwa 'Israel' dan Suriah, dua negara yang selama puluhan tahun berada dalam posisi bermusuhan, kini menjalin kerja sama intelijen di bawah pengawasan langsung Washington. Langkah ini disebut bertujuan mencegah eskalasi konflik dan membuka jalan menuju stabilitas kawasan.
Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebutkan bahwa 'Israel' dan Suriah sepakat membentuk mekanisme koordinasi bersama berupa unit komunikasi khusus. Mekanisme ini akan menjadi wadah berbagi informasi intelijen, koordinasi militer, serta komunikasi diplomatik, dengan Amerika Serikat bertindak sebagai pengawas utama.
“Kedua belah pihak telah memutuskan membentuk mekanisme fusi bersama untuk memfasilitasi koordinasi segera dan berkelanjutan dalam hal berbagi intelijen, de-eskalasi militer, keterlibatan diplomatik, dan peluang komersial, di bawah pengawasan Amerika Serikat,” demikian pernyataan Kemlu AS, dikutip dari AFP (6/1/2026).
Menurut Kemlu AS, mekanisme tersebut dirancang untuk merespons potensi gesekan di lapangan secara cepat dan mencegah kesalahpahaman militer yang dapat memicu konflik terbuka. Washington juga menyebut 'Israel' dan Suriah berkomitmen menuju pengaturan keamanan yang lebih stabil dan berkelanjutan.
Meski demikian, pernyataan tersebut tidak merinci apakah 'Israel' akan menghentikan serangan militernya atau mengembalikan perjanjian-perjanjian keamanan sebelumnya yang sempat berlaku antara kedua negara.
Dari pihak 'Israel', Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan dukungan terhadap dialog lanjutan, termasuk kemungkinan kerja sama ekonomi, dengan tetap menekankan pentingnya stabilitas dan keamanan kawasan.
“Disepakati untuk melanjutkan dialog guna memajukan tujuan bersama, termasuk menjaga keamanan komunitas minoritas Druze di Suriah,” demikian pernyataan kantor Netanyahu.
Hingga kini, 'Israel' dan Suriah tidak memiliki hubungan diplomatik resmi. Kedua negara kerap terlibat ketegangan militer, terutama terkait sengketa wilayah Dataran Tinggi Golan, yang diduduki 'Israel' sejak 1967. Damaskus juga secara konsisten mengecam operasi militer 'Israel' di wilayah Palestina.
Perubahan dinamika ini terjadi setelah runtuhnya pemerintahan Bashar Al Assad pada Desember 2024, menyusul perlawanan bersenjata yang dipimpin oleh Ahmad asy-Syaraa. Selama berkuasa, Assad dikenal sebagai sekutu dekat Iran dan bagian dari poros yang berseberangan dengan 'Israel' dan Amerika Serikat.
Pasca kejatuhan Assad, 'Israel' mengerahkan pasukan ke zona penyangga di Dataran Tinggi Golan dan secara sepihak menyatakan tidak lagi terikat pada Perjanjian Penarikan Pasukan 1974 dengan Suriah, dengan alasan kekosongan kekuasaan di Damaskus.
Sementara itu, pemerintahan baru Suriah di bawah Syaraa berupaya memulihkan perjanjian tersebut dan menghindari konflik terbuka dengan 'Israel', meskipun menolak tuntutan Tel Aviv untuk mempertahankan zona demiliterisasi permanen di wilayah Suriah selatan. (hanoum/arrahmah.id)