JAKARTA (Arrahmah.id) - Dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali menghangat. Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, secara resmi meminta Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) untuk menunda rencana pelaksanaan Peringatan Hari Lahir (Harlah) Nahdlatul Ulama ke-100 Tahun Masehi.
Permintaan tersebut disampaikan melalui surat resmi bertanggal Senin, 26 Januari 2026, dengan perihal “Tabayun Atas Beredarnya Undangan Peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-100 Tahun Masehi”. Surat itu beredar dan dikutip sejumlah media pada Selasa, 27 Januari 2026.
Acara Harlah NU ke-100 Tahun Masehi sendiri sebelumnya dijadwalkan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, pada 31 Januari 2026.
Dalam suratnya, KH Miftachul Akhyar menyampaikan harapan agar Ketua Umum PBNU mempertimbangkan kembali penyelenggaraan acara tersebut.
Menurutnya, pelaksanaan Harlah masih dapat dilakukan di waktu lain, sementara saat ini PBNU perlu memprioritaskan pembenahan internal organisasi.
"Saya berharap agar Panjenengan dapat mempertimbangkan kembali rencana penyelenggaraan kegiatan Harlah NU ke-100 Tahun Masehi di Istora Senayan Jakarta pada tanggal 31 Januari 2026,” tulis KH Miftach dalam surat tersebut.
Rais Aam menegaskan bahwa yang lebih mendesak saat ini adalah memastikan Jam’iyah Nahdlatul Ulama berjalan secara tertib dan sesuai dengan kaidah organisasi. Ia menilai masih ada prosedur organisasi yang belum dijalankan sebagaimana mestinya.
"Yang terpenting saat ini adalah Jam’iyah ini dapat berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai dengan kaidah berorganisasi yang baik,” tegasnya.
Salah satu poin yang disorot adalah belum dilaksanakannya Rapat Pleno PBNU.
Padahal, rapat tersebut merupakan mandat dari pertemuan di Pondok Pesantren Miftachussunnah Surabaya pada 26 Desember 2025 lalu, yang digelar untuk menindaklanjuti hasil konsultasi Syuriyah.
Lebih lanjut, KH Miftach menjelaskan bahwa pelaksanaan Rapat Pleno menjadi syarat penting sebelum undangan Harlah NU—termasuk undangan kepada Presiden Republik Indonesia—ditandatangani oleh empat pimpinan tertinggi PBNU, yakni Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum, dan Sekretaris Jenderal.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menunjukkan kepada publik dan kepala negara bahwa PBNU berada dalam kondisi solid dan berjalan normal secara prosedural, bukan hanya sekadar melaksanakan agenda seremonial.
"Pertimbangan saya, agar Presiden dan masyarakat tahu bahwa PBNU sudah normal seperti semula. Namun demikian, tentu ada prosedur organisasi yang harus dipenuhi sebelum kita berempat bisa menandatangani surat itu, yaitu diselenggarakannya Rapat Pleno,” pungkasnya.
(ameera/arrahmah.id)