JAKARTA (Arrahmah.id) — Pemerintah Indonesia memutuskan untuk ikut berpartisipasi dalam pembayaran iuran sukarela Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Keputusan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono usai rapat tertutup bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
“Presiden memutuskan untuk ikut berpartisipasi,” ujar Sugiono kepada wartawan.
Sugiono menegaskan bahwa pembayaran iuran yang diikuti Indonesia bukanlah syarat untuk menjadi anggota Dewan Perdamaian.
Menurutnya, iuran tersebut bersifat sukarela dan tidak diwajibkan kepada seluruh negara yang bergabung dalam organisasi tersebut.
Ia menjelaskan, iuran yang dimintakan kepada Indonesia dan negara lain bertujuan untuk mendukung penyelesaian persoalan di Gaza, Palestina, termasuk upaya rekonstruksi wilayah yang terdampak konflik.
“Ini bukan membership fee. Kalau kita lihat kronologinya, pembentukan Board of Peace ini merupakan upaya untuk menyelesaikan situasi di Gaza pada khususnya dan Palestina, termasuk rekonstruksi. Rekonstruksi tentu membutuhkan dana. Pertanyaannya, dananya dari mana? Itu yang kemudian dijawab dengan partisipasi negara-negara yang diundang,” jelas Sugiono.
Menurut Sugiono, negara-negara yang diundang untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian secara otomatis berhak menjadi anggota selama tiga tahun, sebagaimana tertuang dalam piagam organisasi.
Namun, apabila suatu negara memilih berpartisipasi dengan kontribusi sebesar 1 miliar dollar Amerika Serikat, maka statusnya dapat menjadi anggota tetap.
“Enggak, enggak (wajib). Semua negara yang diundang itu entitled menjadi anggota selama tiga tahun. Itu bunyi charter-nya. Tapi kalau ikut berpartisipasi satu miliar dollar, artinya dia menjadi anggota permanen,” kata Sugiono.
Sebelumnya, Indonesia resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Donald Trump.
Presiden RI Prabowo Subianto turut menandatangani piagam pembentukan organisasi tersebut di sela-sela World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, pekan lalu.
Sugiono menuturkan, tujuan utama Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian adalah agar dapat ikut mengawal arah kebijakan organisasi tersebut agar tetap sejalan dengan tujuan besar, yakni kemerdekaan Palestina dan terwujudnya solusi dua negara.
“Kehadiran Indonesia penting untuk memberi masukan, saran, serta pengaruh politik agar langkah-langkah yang diambil benar-benar nyata dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kehadiran Dewan Perdamaian diharapkan menjadi langkah konkret setelah sekian lama upaya perdamaian Palestina berjalan tanpa hasil yang signifikan.
“Kehadiran Board of Peace ini adalah langkah yang konkret dan tangible agar upaya perdamaian benar-benar mengarah pada kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara,” kata Sugiono.
Dewan Perdamaian disebut dibentuk untuk menangani berbagai konflik global. Meski awalnya dirancang untuk mengawasi pembangunan kembali Gaza, peran organisasi ini tidak terbatas pada Palestina, tetapi juga mencakup kawasan konflik lainnya.
Dewan eksekutif organisasi tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Donald Trump dan beranggotakan sejumlah tokoh penting dunia.
(ameera/arrahmah.id)