JERUSALEM (Arrahmah.id) -- Ribuan demonstran Yahudi ultra-ortodoks berkumpul di lingkungan Givat Shaul dan jalan-jalan utama di sekitar Yerusalem barat pada Ahad (15/6/2026), berbaris dengan spanduk dan slogan yang menolak kebijakan wajib militer yang kini menargetkan komunitas Haredi yang sebelumnya mendapat pengecualian atas alasan studi agama. Aksi ini menyebabkan beberapa jalan utama ditutup dan menimbulkan perselisihan dengan aparat penegak hukum yang mencoba mengendalikan kerumunan.
Para pengunjuk rasa menyatakan, seperti dilansir Anadolu Agency (17/2), bahwa panggilan militer akan mengancam gaya hidup religius mereka, termasuk studi intensif Torah dan komunitas yang terfokus pada kehidupan keagamaan, serta meminta pemerintah untuk mempertahankan status pengecualian yang telah berlaku selama beberapa dekade. Beberapa pemimpin demonstrasi menyerukan pembebasan dari layanan militer dan dialog langsung dengan kabinet Israel untuk mencari solusi.
Menurut laporan Reuters, kebijakan baru tersebut merupakan hasil dari putusan legislatif dan keputusan pemerintah yang mengikuti tekanan dari Mahkamah Agung 'Israel' untuk menerapkan wajib militer secara lebih adil di antara semua warga negara, termasuk mereka yang berasal dari komunitas ultra-ortodoks. Perubahan ini bertujuan meratakan beban pelayanan kepada negara, namun menimbulkan protes gigih dari komunitas yang menolak intervensi negara dalam kehidupan religius mereka.
Dalam beberapa tahun terakhir, komunitas Haredim telah menjadi magnet protes besar setiap kali ada upaya pemerintah untuk memperluas draft militer, termasuk aksi massal di Yerusalem dan Tel Aviv pada akhir 2025, yang memperlihatkan konsistensi penolakan mereka terhadap kebijakan tersebut dan kemampuan organisasi mobilisasi yang kuat di dalam komunitas.
Pihak berwenang 'Israel' mengatakan bahwa pemerintah berupaya menyeimbangkan kebutuhan pertahanan nasional dengan penghormatan terhadap kebebasan beragama, tetapi juga menegaskan bahwa beban kewajiban militer harus dipikul oleh semua warga negara, mengingat kondisi keamanan regional yang tegang.
Pengamat politik menyebutkan bahwa konflik ini mencerminkan ketegangan antara sekularisme dan kehidupan religius di 'Israel', yang berlangsung di tengah tantangan keamanan dan diskusi tentang pembagian kewajiban sipil di masyarakat yang beragam. (hanoum/arrahmah.id)