Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyerukan agar Israel menghancurkan Gaza dan mengusir paksa warganya jika Hamas menolak untuk melucuti senjata. Seruan tersebut adalah upaya baru yang dilakukan seorang pejabat Israel untuk menggusur warga Palestina dan mengambil kendali penuh atas wilayah pesisir tersebut.
Di sisi lain, pemerintah Amerika Serikat (AS) mengumumkan rencana mereka membangun 'Gaza baru/New Gaza', proyek pembangunan dari nol wilayah Palestina yang hancur. Rencananya, AS akan membangun puluhan gedung pencakar langit, yang membentang di sepanjang pantai dan bekas perumahan di kawasan Rafah yang telah luluh lantak.
Presentasi proyek ini disampaikan selama seremoni penandatanganan 'Dewan Perdamaian' yang digagas presiden AS, Donald Trump di sela kegiatan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). (BBC.com, 23/1/2026)
Dalam forum tersebut Trump memperkenalkan konsep 'Dewan Perdamaian' atau Board of Peace sebagai tandingan Dewan Keamanan PBB yang dinilai gagal. Pada awalnya dewan ini dirancang untuk gencatan senjata Gaza, akan tetapi saat ini justru dirancang untuk menangani berbagai konflik global. Trump pun mengirimkan undangan ke berbagai negara dan mengisyaratkan bahwa dewan ini dirancang untuk menengahi konflik global sebagaimana Dewan Keamanan PBB. Hingga kini setidaknya 22 negara telah bergabung termasuk Indonesia. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu pun setuju dan bergabung ke dalam Dewan Keamanan tersebut. Di sisi lain, pembentukan dewan ini juga memicu kekhawatiran, sehingga beberapa negara pun menolak. (Kompas.com, 23/1/2026)
New Gaza, Proyek Terselubung yang Sarat Kepentingan AS
Rencana AS bersama Israel untuk membangun Gaza Baru sungguh tidak dapat dipahami semata sebagai proyek rekonstruksi pasca perang. Karena di balik semua itu, mereka menyimpan ambisi yang sangat besar untuk menguasai Gaza secara total sekaligus menghapus jejak genosida di wilayah tersebut.
Terlebih, dengan membangun ulang Gaza dari nol pada hakikatnya AS dan Israel sedang berupaya untuk menata ulang ruang demografi dan masa depan politik Gaza demi kepentingan mereka. Selain itu, mereka ingin mengubah wajah gaza dan membuang budaya yang selama ini melekat di tanah Palestina.
Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza juga akan menjadi instrumen politik untuk memperkuat kendali politik internasional AS sebagai negara adidaya dengan merangkul sejumlah negara termasuk negeri-negeri muslim. Dengan begitu posisi AS akan kuat sekaligus sebagai upaya untuk menciptakan legitimasi global atas peran barunya sebagai penjaga perdamaian meski harus menyingkirkan peran lembaga internasional yang selama ini dianggap menjadi hambatan.
Tak hanya itu, Dewan Perdamaian ini tidak bersikap netral, akan tetapi dirancang sebagai alat untuk mengendalikan arah kebijakan, keamanan, dan rekonstruksi Gaza. Pada akhirnya keseluruhan skema tersebut hanyalah siasat penguasaan penuh atas Gaza yang bermuara pada penghapusan identitas dan kedaulatan Gaza itu sendiri. Lebih dari itu, spirit perjuangan rakyat Gaza selama dua tahun lebih menantang Zionis pada akhirnya sia-sia, termandulkan oleh kepentingan AS. Hak mereka untuk menentukan masa depan dirampas, arah pembangunan ditempatkan di bawah kepentingan AS dan para kapitalis yang terlibat dalam investasi dan proyek 'New Gaza'. Cita-cita penyatuan kembali seluruh wilayah Palestina dalam satu kesatuan berdaulat tanpa campur tangan asing pun sirna.
Sungguh, pembentukan Dewan Perdamaian yang dinarasikan sebagai 'jalan damai' tidak akan pernah memberikan keadilan bagi Palestina, akan tetapi sangat menguntungkan AS dan Zionis. Oleh karena itu, tidak seharusnya kaum muslimin ikut terlibat dalam skema mereka, yakni mengamankan hegemoni penjajah dengan proyek zalimnya. Karena pada hakikatnya penjajah tetaplah penjajah yang rakus akan harta dan kekuasaan.
Hanya Islam yang Dapat Membebaskan Palestina
Penjajahan terhadap wilayah Gaza, Palestina sepertinya tidak akan berakhir di meja perundingan yang timpang, karena cenderung berpihak kepada kepentingan AS dan sekutunya. Penjajahan Zionis harus diselesaikan dengan mengusir penjajah Zionis dari Palestina. Sebab, Palestina adalah tanah umat Islam yang dirampas oleh Zionis, juga merupakan tanah kharajiyah yang didapatkan melalui peperangan. Oleh karena itu, kaum muslim berkewajiban menjaganya jangan sampai jatuh ke tangan orang kafir.
Allah Swt. juga telah mengingatkan dan melarang kaum muslim patuh dan tunduk serta memberikan loyalitas kepada negara kafir. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 51 yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin." Artinya kaum muslim tidak boleh mewakilkan, menjadi teman setia, bergandengan tangan, dan lebih loyal kepada orang kafir.
Para penguasa muslim saat ini seharusnya bersatu, mengerahkan segala kemampuan untuk menandingi makar Zionis yang akan mencaplok Gaza untuk membebaskan Palestina. Karena Zionis hanya akan berhenti menjajah ketika seluruh kaum muslim membela, berjihad di bawah komando pemimpin Islam yakni seorang khalifah. Khalifahlah yang akan melindungi rakyat secara totalitas berada di garda terdepan. Sebagaimana sabda Rasul saw. yang artinya: "Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisai yang (orang-orang) akan berperang mendukungnya dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)-nya.” (HR Muttafaqun ’Alaih dll.)
Namun, untuk mewujudkan semua itu, yakni jihad dan pemimpin Islam serta institusinya, membutuhkan perjuangan yang serius dari kalangan umat. Umat tidak bisa hanya diam dan berpangku tangan menyaksikan kebiadaban Zionis dan kelicikan AS, akan tetapi harus menyiapkan dirinya berjuang berdakwah, agar Islam segera tegak di muka bumi. Tidak pula mencukupkan diri dengan beribadah dan doa semata, tetapi ikut terjun berjuang, bersama orang-orang yang ikhlas memperjuangkan tegaknya Islam secara kafah (menyeluruh).
Wallahu a'lam bis shawab