GAZA – Pemimpin senior Hamas, Mousa Abu Marzouk, menegaskan bahwa kelompoknya tidak pernah menyetujui atau mendiskusikan formula apa pun terkait penyerahan atau pelucutan senjata perlawanan. Hal ini disampaikan sebagai respons atas pernyataan PM 'Israel' Benjamin Netanyahu yang menghubungkan proses rekonstruksi Jalur Gaza dengan demiliterisasi total.
Dalam wawancara dengan Al Jazeera Mubasher, Abu Marzouk menyatakan bahwa retorika Netanyahu mengenai pelucutan senjata murni didorong oleh kepentingan elektoral dan politik dalam negeri 'Israel'. Ia juga mempertanyakan standar ganda 'Israel' yang terus memasok senjata kepada kelompok-kelompok Palestina tertentu yang dianggap melanggar hukum di luar Jalur Gaza.
Dalam meja perundingan, Abu Marzouk menegaskan bahwa prioritas utama Hamas saat ini adalah menghentikan peperangan dan menjamin perlindungan bagi warga sipil, alih-alih melakukan konsesi terkait persenjataan kelompok tersebut. Mengenai tata kelola wilayah, Hamas menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi kinerja komite administratif Palestina dalam upaya pembangunan kembali Gaza, meskipun mereka tetap memberikan catatan keberatan terhadap sejumlah anggota komite yang memiliki latar belakang keamanan tertentu. Terkait kehadiran pihak asing, ia menekankan bahwa pelucutan senjata sama sekali bukan merupakan bagian dari mandat atau tugas pasukan stabilitas internasional yang direncanakan akan dikerahkan ke wilayah tersebut.
Terkait pengerahan pasukan penjaga stabilitas, Abu Marzouk mengungkapkan bahwa Turki adalah satu-satunya negara yang secara terbuka setuju untuk berpartisipasi. Ia menilai hambatan utama dalam implementasi rencana stabilitas ini justru datang dari pihak Amerika Serikat dan 'Israel' sendiri.
Mengenai eskalasi regional, ia menganggap mobilisasi militer AS terhadap Iran hanya sebagai tekanan politik semata. Ia menyerukan kepada Otoritas Palestina dan seluruh faksi perlawanan untuk menyatukan barisan nasional. "Taruhan utama kita haruslah pada rakyat Palestina dan persatuan mereka, bukan pada janji luar negeri yang berubah-ubah," pungkasnya. (zarahamala/arrahmah.id)