KHAN YUNIS (Arrahmah.id) - Kabar ditemukannya jenazah terakhir tentara 'Israel' di Gaza membawa angin segar bagi ratusan ribu pengungsi di Khan Yunis. Warga berharap hilangnya alasan utama 'Israel' untuk menunda kewajiban ini akan mempercepat transisi ke fase kedua gencatan senjata, yang mencakup pembukaan perbatasan dan aliran bantuan kemanusiaan secara masif.
Para pengungsi yang kini tinggal di tenda-tenda di atas reruntuhan rumah mereka menyatakan kelelahan fisik dan mental akibat perang dan blokade. Mereka mendesak agar kehidupan segera kembali normal dengan pemulihan fasilitas kesehatan dan pendidikan. "Standar nyata dari keberhasilan gencatan senjata ini adalah hasil nyata di lapangan: pembukaan gerbang perbatasan dan masuknya bantuan," ujar seorang pemuda pengungsi asal Jabalia kepada Al Jazeera Mubasher.
Menanggapi pernyataan PM Israel Benjamin Netanyahu yang menuntut pelucutan senjata sebagai syarat rekonstruksi, warga Gaza menilai isu tersebut sebagai pengalihan dari substansi masalah. Mereka menegaskan bahwa persenjataan adalah konsekuensi dari pendudukan yang berkepanjangan dan tidak bisa dipisahkan dari solusi politik yang adil.
Warga juga mengkritik keberadaan militer 'Israel' yang masih menetap di titik-titik strategis seperti Tal al-Zaatar. Mereka menuntut penarikan mundur pasukan dari "Garis Kuning" (Yellow Line) sesuai inisiatif Mesir dan Qatar agar warga dapat segera kembali ke wilayah utara.
Kondisi di kamp-kamp pengungsian saat ini dilaporkan telah mencapai level katastropik, di mana para pengungsi menghadapi krisis air dan sanitasi yang parah dengan banyak di antaranya tidak mendapatkan akses air bersih selama lebih dari satu bulan. Situasi ini diperburuk oleh krisis kesehatan berupa merebaknya wabah serangga seperti kutu serta berbagai penyakit kulit akibat minimnya kampanye sanitasi di lingkungan padat penduduk. Menanggapi hancurnya infrastruktur hunian, warga mendesak pengiriman "karavan" atau rumah prefabrikasi sebagai solusi tempat tinggal sementara yang mendesak sebelum proses rekonstruksi permanen dapat dimulai.
Mengenai operasional Perlintasan Rafah, warga menolak keterlibatan fisik militer 'Israel' yang dianggap akan menjadi hambatan (veto) bagi pergerakan sipil. Meski menyambut baik kehadiran pengawas Uni Eropa sebagai penjamin, mereka tetap menuntut agar kendali perlintasan berada sepenuhnya di tangan otoritas Palestina dan Mesir. "Kami lebih memilih memasang tenda di atas reruntuhan rumah kami sendiri daripada tetap berada di kamp pengungsian ini," tegas salah satu pengungsi. (zarahamala/arrahmah.id)