Insiden keracunan massal yang melibatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan nasional, karena konsekuensinya luas terhadap kesehatan anak-anak sekolah di berbagai daerah Indonesia. Sejak diluncurkan pada awal 2025, program yang dirancang untuk menyediakan makanan bergizi bagi puluhan siswa ini, justru menimbulkan masalah dengan adanya kasus keracunan yang berulang. Banyak data dari berbagai provinsi menyebutkan, bahwa puluhan ribu siswa jatuh sakit dan harus menjalani rawat inap di rumah sakit. Kasus keracunan MBG ini terjadi, disebabkan oleh penggunaan bahan baku yang kurang baik, durasi penyimpanan terlalu lama, Pelayanan Pemenuhan Gizi (PPG), kebersihan operasional dan lain sebagainya. Sehingga hal ini memperbesar risiko pertumbuhan bakteri berbahaya dalam makanan yang disajikan.
Dari sini dapat disimpulkan, insiden keracunan MBG membuktikan bahwa keberhasilan sebuah program pangan massal tidak cukup diukur dari besarnya cakupan dan tujuan gizi semata, akan tetapi harus pula dipandu oleh manajemen keamanan pangan yang kuat dari hulu ke hilir. Mulai dari pasok bahan pangan asal hewan seperti daging ayam sangat rentan terhadap kontaminasi bakteri, karena sifat biologisnya yang kaya air dan nutrien, sehingga menjadikan bibit-bibit kuman mudah berkembang biak jika tidak cepat ditangani dengan baik.
Dari perspektif kebijakan, pelajaran utama yang dapat diambil yaitu perlunya pergeseran paradigma dari pengawasan berbasis kepatuhan administratif, menuju sistem manajemen keamanan pangan yang preventif dan proaktif. Regulasi serta eksplisit mensyaratkan penerapan sistem pengendalian berbasis risiko di setiap simpul rantai pasok, termasuk pada pemasok bahan pangan asal hewan. Implementasi sistem seperti ini perlu didukung oleh standar operasional yang jelas, indikator kinerja terukur, dan mekanisme audit serta verifikasi tanpa benar-benar di internalisasi dalam praktik lapangan.
Namun, sistem baik pun tidak cukup efektif tanpa faktor manusia yang kompeten dan berkomitmen. Berbagai kejadian penyakit bawaan pangan di tingkat global, secara konsisten menunjukkan bahwa kegagalan pengendalian sering kali berakar pada lemahnya budaya keamanan pangan, bukan semata-mata ketiadaan aturan atau teknologi. Praktik higiene dasar seperti kebersihan tangan, sanitasi peralatan, pemisahan bahan mentah dan matang, serta pengendalian waktu juga suhu pengolahan merupakan intervensi paling mendasar namun paling sering diabaikan. Dalam konteks MBG, tantangan ini menjadi semakin besar karena pelaku rantai pasok sangat beragam, mulai dari peternak, pengelola rumah potong, hingga juru masak dan petugas distribusi di tingkat sekolah. Tanpa pemahaman yang seragam dan disiplin kolektif, risiko cemaran bakteri akan tetap tinggi meskipun sistem formal telah disusun.
Hal ini terjadi bukan sekedar kelalaian teknis atau salah pendistribusian. Semuanya adalah bukti nyata kegagalan sistem kapitalisme dalam mengurus urusan rakyat, khususnya menjamin gizi dan juga kesehatan generasi. Di mana negara lemah dalam pengawasan, abai terhadap keselamatan, dan gagal menjamin kebutuhan dasar rakyat. Standar keamanan pangan yang longgar, menunjukkan negara tidak bersungguh-sungguh bertindak sebagai pelindung rakyat. MBG yang seharusnya mencegah stunting dan menyehatkan generasi, malah menjadi bukti bahwa nyawa rakyat kerap dikorbankan demi target proyek dan pencitraan.
Kemudian, MBG sejak awal lahir dari paradigma yang keliru. Program ini hanya berfokus pada distribusi makanan, tetapi bukan pada pemenuhan gizi secara menyeluruh serta berkelanjutan. Padahal persoalan gizi generasi berakar pada kemiskinan struktural, rendahnya daya beli, dan timpangnya akses pangan berkualitas. Hal ini terjadi disebabkan produk sistem kapitalisme yang menjadikan kebutuhan pokok sebagai komoditas pasar.
Dalam sistem kapitalisme, negara berperan sebagai regulator dan fasilitator saja bukan pengurus rakyat. Akibatnya, kebijakan yang lahir hanya tambal sulam, reaktif dan tidak menyentuh akar masalah. Selama kemiskinan dibiarkan, lapangan kerja dipersempit, upah tidak layak, dan harga pangan senantiasa tunduk pada mekanisme pasar, maka program seperti MBG tidak akan pernah mampu menyelesaikan persoalan gizi generasi, bahkan berpotensi menambah deretan problematika baru.
Islam memandang permasalahan ini secara mendasar dan menyeluruh. Dalam Islam, nagara adalah pengurus dan pelindung umat. Sebagaimana sabda Rasullullah SAW:
"Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas urusan mereka."(HR. Bukhari dan Muslim).
Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan pokok termasuk pangan dan gizi bukan proyek sukarela, melainkan kewajiban negara.
Dalam sistem Islam, negara harus menjamin kesejahteraan individu rakyat dengan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, serta memastikan upah layak bagi kepala keluarga, sehingga mampu memenuhi kebutuhan gizi keluarganya secara mandiri dan bermartabat. Bukan hanya itu saja, negara berkewajiban menjamin distribusi pangan yang merata, berkualitas, dan terjangkau hingga ke pelosok wilayah, bukan menyerahkan pada mekanisme pasar. Begitu pula dengan hal kesehatan, pendidikan serta keamanan secara gratis dengan fasilitas memadai, pengawasan ketat agar keselamatan umat benar-benar terjamin.
Dengan demikian, keracunan MBG yang terus berulang sejatinya adalah cermin rusaknya paradigma pengurusan rakyat dalam sistem kapitalisme. Selama masih bercokol sistem yang sama, maka kegagalan akan terus berulang dengan wajah kebijakan yang berbeda. Sudah saatnya umat menyadari, bahwa jaminan gizi dan masa depan generasi tidak akan pernah terwujud tanpa perubahan sistemik menuju penerapan sistem Islam secara menyeluruh.
Wallahu a'lam bis shawwab