DAMASKUS (Arrahmah.id) -- Dalam rekaman yang bocor, Mufti Besar Suriah Osama al-Rifai menyebut pemerintahan saat ini yang dipimpin Ahmad Asy Syaraa dan kelompok yang memimpin operasi militer Deterrence of Aggression berasal dari aliran Wahabi. Ia mengatakan, pada masa lalu sebagian anggota kelompok tersebut tergolong keras dan bahkan berpandangan takfiri, yakni mudah menganggap kelompok lain sebagai kafir.
Menurut al-Rifai, seperti dilansir Enab Baladi (10/10/2026), hubungan mereka dengan kelompok keagamaan lain kala itu juga diwarnai permusuhan. Pernyataan tersebut disampaikan saat pertemuan dengan delegasi Indonesia, bukan dalam konferensi pers terbuka.
Potongan rekaman itu kemudian beredar di media sosial dan menuai kritik dari sejumlah tokoh serta akun yang berafiliasi dengan kalangan Salafi. Mereka mempersoalkan penggunaan istilah “Wahabi” dan “takfiri” untuk menggambarkan latar belakang keagamaan kelompok yang pernah dipimpin asy Syaraa.
Sejumlah pendukung al-Rifai, sebaliknya, menilai pernyataannya membahas perubahan pemikiran kelompok tersebut selama revolusi Suriah, bukan serangan terhadap seluruh pengikut Salafi.
Menanggapi polemik tersebut, al-Rifai mengeluarkan pernyataan klarifikasi pada 21 September 2026. Ia menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun hidup di pengasingan di Istanbul, dirinya menerima informasi yang saling bertentangan mengenai kelompok perlawanan Suriah Ha'iah Tahrir Sham (HTS) dan kondisi di Suriah.
Menurutnya, perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa sejumlah tuduhan ekstremisme tidak sesuai dengan kenyataan yang ia temui. Ia juga menegaskan bahwa praktik keagamaan dapat dijalankan berdasarkan mazhab-mazhab Sunni yang diakui.
Dalam klarifikasi itu, al-Rifai menekankan bahwa Salafi merupakan bagian penting dari lanskap keilmuan dan dakwah Suriah. Ia menyerukan agar perbedaan pemikiran dan akidah tidak berubah menjadi permusuhan atau perpecahan sosial. Ia juga menegaskan bahwa kelompok Asy’ari, Maturidi, Salafi, serta empat mazhab fikih Sunni berada dalam kerangka Ahlusunah waljamaah.
Polemik tersebut berlangsung di tengah perubahan besar lanskap keagamaan Suriah setelah tumbangnya pemerintahan Bashar al-Assad pada Desember 2024. HTS, yang sebelumnya dipimpin asy Syaraa, berkembang melalui sejumlah perubahan organisasi dan pendekatan ideologis selama perang saudara. Setelah mengambil alih kekuasaan, pemerintahan baru berupaya mengintegrasikan berbagai kelompok ke dalam institusi negara, termasuk lembaga keagamaan.
Salah satu upaya pemerintah untuk meredakan perbedaan tersebut adalah Piagam Persatuan Wacana Islam, yang diumumkan dalam konferensi pada Februari 2026. Piagam itu menekankan pentingnya menjaga persatuan masyarakat, keadilan, kewarganegaraan, dan perdamaian sipil. Namun, perdebatan mengenai hubungan antara Salafi, Asy’ari, kelompok sufi, dan tradisi keagamaan lainnya menunjukkan bahwa menyatukan beragam pandangan masih menjadi tantangan bagi otoritas baru Suriah.
Sejumlah tokoh yang dikutip Enab Baladi memperingatkan bahwa rekaman bocor tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperuncing perselisihan.
Nidal Hasan, mantan pejabat keagamaan Ahrar al Sham, menilai penyebaran rekaman berpotensi memicu ketegangan dan mengarahkan masyarakat pada pertikaian ideologis. Sementara itu, Abdulkader al-Housien, seorang pembela tradisi Asy’ari, menyebut pembocoran percakapan tertutup sebagai tindakan yang merusak kepercayaan. (hanoum/arrahmah.id)