GAZA (Arrahmah.id) - Perdana Menteri 'Israel' Benjamin Netanyahu untuk pertama kalinya mengakui secara resmi tanggung jawab 'Israel' atas pembunuhan tokoh senior Hamas, Mazen Faqha, di Kota Gaza pada 2017. Pengakuan mengejutkan ini disampaikan Netanyahu dalam jawaban tertulis yang diajukan kepada Pengawas Negara 'Israel' terkait tindakan pemerintah terhadap gerakan Hamas di Gaza. Langkah ini mengakhiri spekulasi bertahun-tahun mengenai keterlibatan langsung Tel Aviv dalam operasi senyap yang menewaskan salah satu pemimpin penting sayap militer Hamas tersebut.
Jurnalis 'Israel', Yinon Yattah, melalui unggahannya di X pada hari Kamis (5/2/2026), mengungkapkan bahwa Netanyahu memaparkan rincian tersebut sebagai bentuk pembelaan terhadap para kritikusnya. Dalam keterangannya, Netanyahu mengonfirmasi bahwa 'Israel' adalah pihak yang melaksanakan operasi pembunuhan terhadap Faqha, yang merupakan petinggi Brigade Al-Qassam. Operasi tersebut dilaporkan melibatkan seorang warga Palestina bernama Ashraf Abu Laila, yang bertindak sebagai eksekutor di lapangan dan kemudian telah dieksekusi mati oleh Hamas.
Mazen Faqha sendiri dikenal sebagai salah satu komandan Brigade Al-Qassam di Tepi Barat sebelum ia dibebaskan dalam kesepakatan pertukaran tawanan tahun 2011 dan dideportasi ke Jalur Gaza. Ia tewas ditembak di depan rumahnya di lingkungan Tel al-Hawa, Kota Gaza bagian barat, pada 24 Maret 2017. Saat kejadian, Kementerian Dalam Negeri di Gaza menuduh kaki tangan 'Israel' sebagai dalang di balik penembakan tersebut, sementara Israel memilih untuk tetap bungkam dan tidak memberikan konfirmasi resmi hingga pengakuan Netanyahu baru-baru ini.
Pada Mei 2017, otoritas di Gaza telah melaksanakan hukuman mati terhadap tiga orang yang terbukti bersalah dalam keterlibatan pembunuhan tersebut, di mana dua orang dihukum gantung dan satu orang lainnya dihukum tembak mati. Pengakuan Netanyahu ini dipandang sebagai upaya untuk menonjolkan keberhasilan operasi keamanan di bawah kepemimpinannya di tengah meningkatnya tekanan politik dalam negeri terkait penanganan krisis di Gaza. (zarahamala/arrahmah.id)