Terbukti Korupsi, Mantan PM Pakistan Dijatuhi Hukuman 14 Tahun Penjara

ISLAMABAD (Arrahmah.id) — Pengadilan Pakistan menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara kepada mantan Perdana Menteri Imran Khan pada Jumat (17/1) dalam kasus korupsi tanah, lapor kantor berita Reuters (17/1/2025).

Putusan dalam kasus ini dijatuhkan oleh Pengadilan antikorupsi di sebuah penjara di kota garnisun Rawalpindi, tempat Khan dipenjara sejak Agustus 2023. Kasus tersebut merupakan pelanggaran keuangan terbesar yang dihadapi Khan.

BacaJuga

Para Pemimpin Dunia Berterima Kasih kepada Ibu Negara Turki untuk Hari Zero Waste Internasional

Sen, 31 Maret 2025 / 2 Syawal 1446

Mantan bintang kriket berusia 72 tahun itu telah didakwa atas tuduhan bahwa dia dan istrinya diberi tanah oleh pengembang real estat selama masa jabatan perdana menteri dari 2018 hingga 2022 sebagai imbalan bantuan ilegal.

Khan dan istrinya, Bushra Bibi, mengaku tidak bersalah. Pembacaaan putusan tersebut ditunda tiga kali. Penundaan terakhir terjadi pada Senin (13/1), di tengah pembicaraan antara pemerintah dan partai Khan.

Bushra Bibi, yang berusia akhir 40-an dan dibebaskan dengan jaminan, ditahan setelah dia juga dinyatakan bersalah dalam kasus tersebut, Geo News melaporkan.

“Sementara kami menunggu putusan terperinci, penting untuk dicatat bahwa kasus Al Qadir Trust terhadap Imran Khan dan Bushra Bibi tidak memiliki dasar yang kuat dan pasti akan buyar,” kata sayap media asing Tehreek-e-Insafparty yang mendukung Khan dalam sebuah pernyataan.

Putusan tersebut merupakan kemunduran terbesar bagi Khan dan partainya sejak penampilan, yang di luar dugaan, mengesankan pada pemilu 2024. Saat itu, para kandidatnya – yang dipaksa untuk maju sebagai calon independen – memenangi kursi terbanyak. Namun, perolehan kursi partai Khan gagal mencapai mayoritas yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan.

Dipenjara sejak Agustus 2023, Khan telah menghadapi puluhan kasus mulai dari tuduhan suap dan penyalahgunaan kekuasaan, hingga hasutan kekerasan terhadap negara setelah dicopot dari jabatannya dalam mosi percaya parlemen pada April 2022.

Dia telah dibebaskan atau hukumannya ditangguhkan dalam banyak kasus, kecuali satu tuduhan bahwa dia menghasut pendukungnya agar mengamuk di fasilitas militer untuk memprotes penangkapannya pada 9 Mei 2023. (hanoum/arrahmah.id)