TEL AVIV (Arrahmah.id) -- Pensiunan Mayor Jenderal 'Israel' Yitzhak Brik memperingatkan bahwa negaranya menghadapi keruntuhan menyeluruh di bidang militer, ekonomi, dan lembaga negara. Dalam artikel opini di harian Maariv pada Ahad (1/11/2026), ia menyebut hasil pemilu 27 Oktober sebagai “akta kematian resmi” 'Israel' seperti yang dikenal selama ini.
Dilansir Anadolu Agency (2/11), Brik menggambarkan keadaan itu sebagai keruntuhan menyeluruh, bukan sekadar krisis politik. Ia mengkritik komentator televisi yang menurutnya terlalu fokus pada perolehan kursi dan perundingan koalisi, dan menyamakan liputan mereka dengan orkestra yang tetap bermain di atas kapal Titanic.
Brik, mantan komandan sekolah militer dan Ombudsman Pengaduan Prajurit di Kementerian Pertahanan 'Israel', menyebut 'Israel' kini dikucilkan, kehilangan legitimasi dan sekutu, dan tidak akan bertahan lama dalam isolasi total.
Brik juga menyoroti kondisi pasukan darat dan keuangan. Ia menyebut pasukan darat mengalami keruntuhan struktural dan kemerosotan moral, dan militer yang kelelahan tidak akan mampu menahan serangan besar atau melindungi warga sipil jika perang regional meluas.
Menurut Brik, perang berkepanjangan mendorong utang nasional hingga 1,4 triliun shekel (sekitar 445 miliar dolar AS), dan sanksi ekonomi, pembatasan persenjataan, serta isolasi finansial menambah tekanan.
Ia menilai usul Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menggunakan mata uang kripto untuk menghadapi kemungkinan sanksi Eropa sebagai gagasan naif dan tidak masuk akal. Ia juga memperingatkan tabungan warga bisa terancam.
Brik juga menilai masyarakat 'Israel' mengalami “perang saudara diam-diam” yang melampaui polarisasi politik. Dokter, ilmuwan, pengusaha teknologi, dan tenaga profesional disebutnya mulai meninggalkan negara itu. Ia menuding para pemimpin politik melemahkan supremasi hukum dan lembaga publik dengan mengutamakan loyalitas dibanding kompetensi.
Pemilu 27 Oktober memberi blok Netanyahu 53 dari 120 kursi Knesset, blok oposisi pimpinan Gadi Eisenkot 48 kursi, dan partai-partai Arab 19 kursi. Tidak ada blok yang mencapai 61 kursi untuk membentuk pemerintahan. (hanoum/arrahmah.id)