LONDON (Arrahmah.id) - Sebanyak 40 negara mengeluarkan seruan bersama pada Kamis (02/04/2026) yang mendesak Iran untuk segera membuka kembali Selat Hormuz tanpa syarat. Blok internasional tersebut mengancam akan menjatuhkan sanksi ekonomi tambahan jika Teheran terus menutup jalur pelayaran yang menjadi urat nadi energi dunia tersebut.
Langkah ini diambil di tengah kekhawatiran global yang meningkat setelah volume pelayaran di selat tersebut anjlok drastis hingga 93% sejak pecahnya perang pada 28 Februari lalu.
Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, usai pertemuan virtual negara-negara terkait, menuduh Iran mencoba menyandera ekonomi global. Ia menegaskan bahwa kebebasan navigasi dan hukum laut internasional harus dihormati.
"Penutupan ini adalah ancaman langsung terhadap kemakmuran dunia. Kami sedang mempertimbangkan langkah-langkah ekonomi dan politik yang terkoordinasi untuk meningkatkan tekanan terhadap Teheran," ujar Cooper.
Dewan Keamanan PBB dijadwalkan akan melakukan pemungutan suara pada Jumat (03/04) hari ini terhadap draf resolusi yang diajukan oleh Bahrain. Resolusi tersebut bertujuan untuk melindungi pelayaran komersial di Selat Hormuz dan wilayah sekitarnya.
Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al-Zayani, menyatakan bahwa draf final tersebut memberikan izin penggunaan segala cara pertahanan yang diperlukan untuk melindungi kapal dagang. Namun, tantangan besar muncul dari China yang memiliki hak veto dan secara tegas menolak pemberian mandat penggunaan kekuatan militer dalam resolusi tersebut.
Meski tekanan diplomatik menguat, terdapat perbedaan pandangan mengenai cara pengamanan selat tersebut. Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa negara-negara pemanfaat jalur tersebut harus mengambil alih dan bertanggung jawab sendiri atas perlindungannya. Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan bahwa operasi militer untuk membebaskan selat saat ini sangat tidak realistis dan berisiko tinggi memicu eskalasi yang lebih luas. Sementara Italia, mengusulkan pembentukan koridor kemanusiaan di bawah pengawasan PBB guna menghindari krisis pangan global, terutama di Afrika.
Data dari perusahaan analisis pelayaran Kpler menunjukkan penurunan aktivitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya ada sekitar 225 kapal pengangkut bahan baku yang melintasi selat sejak perang dimulai. Saat ini, mayoritas kapal yang masih berani melintas hanya berasal dari Iran, Uni Emirat Arab, India, dan China.
Sebagai dampak dari buntu pelayaran ini, Irak dilaporkan mulai mengalihkan ekspor minyaknya melalui jalur darat menggunakan truk tangki melewati Suriah karena kehilangan akses pelabuhan utamanya. Sementara itu, Cina secara terbuka menyalahkan Amerika Serikat dan 'Israel', dengan menyebut operasi militer mereka terhadap Iran sebagai penyebab utama lumpuhnya navigasi internasional. (zarahamala/arrahmah.id)