KAIRO (Arrahmah.com) – Pemerintah Mesir menggunakan agen keamanan rahasia yang bertanggung jawab untuk menyelidiki ancaman keamanan nasional sebelum menahan para demonstran, jurnalis, dan kritikus atas tuduhan palsu tanpa pengadilan, Amnesti Internasional mengatakan dalam sebuah laporan baru.
Publikasi 60 halaman yang dirilis pada Rabu (27/11/2019) merinci bagaimana Penuntutan Keamanan Negara Tertinggi Mesir (SSSP) beroperasi sebagai “alat penindasan yang menyeramkan”, menjadi semakin sentral bagi tindakan keras Presiden Abdel Fattah el-Sisi selalu yang menyapu perbedaan pendapat.
BacaJuga
“Di Mesir hari ini, Penuntutan Keamanan Negara Tertinggi telah memperluas definisi ‘terorisme’ untuk mencakup protes damai, pos media sosial, dan kegiatan politik yang sah,” kata Philip Luther, direktur Timur Tengah dan Afrika Utara Amnesti.
“SSSP telah menjadi alat utama penindasan yang tujuan utamanya tampaknya sewenang-wenang menahan dan mengintimidasi para kritikus, semuanya atas nama kontraterorisme,” kata Luther.
Laporan pembangkangan kelompok ini mendokumentasikan kasus-kasus sejumlah pembela hak asasi manusia dan kritik terhadap pemerintah yang telah dibawa ke SSSP antara 2013 – ketika el-Sisi merebut kekuasaan dalam kudeta militer – dan 2019.
Laporan ini telah mendasarkan kesimpulannya pada lebih dari 100 wawancara dan tinjauan dokumen resmi pengadilan dan polisi, catatan medis dan video, serta laporan LSM dan badan-badan PBB.
Dari 138 kasus yang disoroti, Amnesti mengatakan 56 orang ditangkap karena berpartisipasi dalam protes atau pernyataan yang mereka buat di media sosial, sementara 76 orang ditangkap berdasarkan kegiatan atau latar belakang politik atau hak asasi manusia mereka, dan enam orang dituduh terlibat dalam insiden kekerasan.
Laporan tersebut juga menyoroti kasus jurnalis Al Jazeera Mahmoud Hussein, yang telah dipenjara tanpa tuduhan resmi di Mesir selama lebih dari 1.000 hari.
Hussein, warga negara Mesir yang bekerja untuk saluran televisi Arab Al Jazeera di Qatar, ditangkap pada saat kedatangan di Mesir pada 20 Desember 2016, ketika melakukan kunjungan pribadi untuk melihat keluarganya.
‘Tidak ada pengawasan yudisial’
Amnesti mengatakan SSSP menyalahgunakan kekuatan hukumnya sebagai cabang kontraterorisme untuk meredam perbedaan pendapat politik, dengan penulis laporan Hussein Baoumi mengatakan penuntutan yang “konyol” telah berkembang biak.
“Tidak ada pengawasan yudisial. Kita berbicara tentang wilayah yang sepenuhnya tertutup,” kata Baoumi. “Jika kasus-kasus ini dirujuk ke pengadilan, orang akan dibebaskan sekaligus,” karena tuduhan negara didasarkan pada laporan polisi rahasia, katanya.
Pada bulan September, pasukan keamanan Mesir melakukan tindakan keras untuk membasmi protes anti-pemerintah. SSSP memainkan peran penting dalam menyapu ribuan orang dengan tuduhan “terorisme”, kata laporan itu.
Agen penuntut memperbaharui penahanan orang-orang ini selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun tanpa bukti, menutup akses mereka untuk memperoleh pengacara dan kesempatan yang adil untuk mengajukan banding, tambahnya.
Penghilangan paksa juga disorot dalam laporan Amnesti, yang mendokumentasikan 112 kasus seperti itu untuk periode hingga 183 hari oleh pasukan keamanan.
Amnesti mengatakan penyelidikan SSSP terhadap dugaan penyiksaan dan penghilangan paksa yang dilakukan oleh divisi intelijen polisi, sama sekali tidak jelas. SSSP secara rutin mengubur bukti pelecehan oleh polisi dan memberikan kepercayaan pada pengakuan yang diekstraksi dengan penyiksaan, menggunakan dokumen pengadilan, dan wawancara dengan puluhan saksi.
Di bawah el-Sisi, Mesir telah melihat “kenaikan meteorik” dalam kasus-kasus penuntutan SSSP, menurut Amnesti. Laporan tersebut menarik perhatian pada perluasan peran agen rahasia sejak pengadilan menyatakan penahanan administratif tidak konstitusional pada tahun 2013.
Tidak ada komentar langsung dari pemerintah tentang laporan Amnesti, tetapi pihak berwenang telah berulang kali membantah tuduhan pelanggaran atau kebrutalan polisi. Pihak berwenang mengatakan mereka memerangi “terorisme” dan menuduh kelompok-kelompok HAM bekerja dengan entitas asing untuk merusak negara.
El-Sisi memimpin pencopotan Mohamed Morsi 2013 oleh militer, presiden pertama yang dipilih secara demokratis di negara itu, setelah satu tahun pemerintahannya memicu protes massa. Morsi, anggota Ikhwanul Muslimin Mesir, meninggal pada Juni setelah pingsan di dalam sangkar kaca kedap suaranya saat diadili di ruang sidang Kairo. (Althaf/arrahmah.com)
