![Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken baru-baru ini berada di Arab Saudi, membahas ketegangan regional yang diakibatkan oleh perang Israel di Gaza [Foto oleh MARK SCHIEFELBEIN/POOL/AFP via Getty Images]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2024/02/arab-saudi.jpg?fit=1155%2C650&ssl=1)
RIYADH (Arrahmah.id) – Dalam teguran keras yang kemungkinan akan menunda pembicaraan mengenai perluasan Perjanjian Abraham hingga pemilu AS yang kemungkinan akan mempertemukan Joe Biden melawan Donald Trump, Arab Saudi mengatakan dengan tegas bahwa pihaknya tidak akan menormalisasi hubungan dengan “Israel” seperti yang sangat diharapkan oleh pemerintahan Partai Demokrat di Washington, dan hanya akan mempertimbangkannya jika perang di Gaza berhenti dan negara Palestina merdeka terbentuk.
“Kerajaan telah mengomunikasikan posisi tegasnya kepada pemerintah AS bahwa tidak akan ada hubungan diplomatik dengan “Israel” kecuali negara Palestina merdeka diakui di perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Rabu (7/2/2024).
BacaJuga
Agresi “Israel” di Gaza juga harus dihentikan dan semua pasukan “Israel” harus mundur dari wilayah yang terkepung, tambah pernyataan itu.
Langkah ini tampaknya memberikan dampak buruk pada Gedung Putih yang semakin kacau dan tidak koheren, seperti halnya Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken yang mengakhiri kunjungannya ke Riyadh di mana ia bertemu dengan penguasa de-facto kerajaan tersebut, Putra Mahkota Mohammed bin Salman, dalam perjalanannya ke Mesir, Qatar dan “Israel”, di mana dia mendesak kesepakatan gencatan senjata dalam perang “Israel” di Gaza.
Pernyataan Rabu ini (7/2) juga merupakan pernyataan eksplisit dari juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby, yang mengatakan kepada wartawan sehari sebelumnya bahwa pembicaraan mengenai normalisasi Saudi-“Israel” sedang berlangsung dan bahwa Washington telah menerima tanggapan positif dari kedua belah pihak bahwa mereka sedang melakukan hal yang sama dan bersedia untuk terus melakukan diskusi itu.
“Mengingat apa yang telah disampaikan oleh Juru Bicara Keamanan Nasional AS, Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa posisi Kerajaan Arab Saudi selalu teguh dalam masalah Palestina dan pentingnya persaudaraan rakyat Palestina mendapatkan hak mereka, hak yang sah,” kata Kementerian Luar Negeri Saudi.
“Kerajaan telah mengkomunikasikan posisi tegasnya kepada pemerintah AS bahwa tidak akan ada hubungan diplomatik dengan “Israel” kecuali negara Palestina merdeka diakui di perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, dan bahwa agresi “Israel” di Jalur Gaza dihentikan dan semua pasukan pendudukan “Israel” mundur dari Jalur Gaza,” tambahnya.
“Kerajaan mengulangi seruannya kepada anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang belum mengakui negara Palestina, untuk mempercepat pengakuan negara Palestina berdasarkan perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sehingga rakyat Palestina dapat memperoleh hak-hak mereka yang sah dan agar tercapai perdamaian yang menyeluruh dan adil bagi semua”.
Perjanjian Abraham ditunda?
Arab Saudi, yang dianggap sebagai salah satu negara Muslim paling penting dan rumah bagi situs paling suci Islam di Mekah, tidak pernah mengakui “Israel” dan tidak bergabung dengan Perjanjian Abraham (Abraham Accords) 2020 yang ditengahi AS yang melibatkan negara tetangganya di Teluk, Bahrain dan Uni Emirat Arab, serta negara-negara Teluk. Maroko, menjalin hubungan formal dengan “Israel”.
Pada Selasa (6/2), Blinken mengatakan kepada wartawan di Doha bahwa Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman telah “menegaskan kembali minat kuat Arab Saudi dalam mengupayakan” normalisasi selama pertemuan mereka di Riyadh.
“Tetapi dia juga memperjelas apa yang dia katakan kepada saya sebelumnya, yaitu bahwa untuk melakukan hal itu, diperlukan dua hal – mengakhiri konflik di Gaza, dan jalur yang jelas dan kredibel menuju pembentukan negara Palestina,” kata Blinken.
Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah mendorong keras agar Arab Saudi mengakui “Israel”.
Sebelum perang Gaza pecah pada Oktober, Riyadh menetapkan persyaratan termasuk jaminan keamanan dari Washington dan bantuan pengembangan program nuklir sipil, serta langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi warga Palestina.
Momentum apapun terhenti segera setelah Hamas melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di “Israel” selatan pada 7 Oktober diikuti oleh perang genosida “Israel” di Gaza yang telah menewaskan sedikitnya 27.585 orang di Gaza, sebagian besar perempuan dan anak-anak.
Duta Besar Arab Saudi untuk Washington, Putri Reema binti Bandar al-Saud, mengatakan kepada Forum Ekonomi Dunia bulan lalu bahwa normalisasi tidak mungkin dilakukan tanpa jalur yang “tidak dapat dibatalkan” menuju pembentukan negara Palestina. (zarahamala/arrahmah.id)
