WASHINGTON (Arrahmah.com) – Pendukung perdamaian dan kelompok pro-Palestina di Amerika Serikat meminta Presiden Joe Biden untuk menghentikan penjualan bom berpemandu presisi senilai USD 735 juta ke “Israel” yang telah dilacak dengan cepat oleh pemerintahan Biden.
“Kami secara sadar mentransfer senjata ke negara yang tidak hanya terlibat dalam agresi tetapi juga pelanggaran besar-besaran terhadap hak asasi manusia,” kata Huwaida Arraf, ketua subkomite Palestina dari Persatuan Pengacara Nasional dan penyelenggara hak-hak Palestina di AS, seperti dilansir Al Jazeera.
“Pemerintah kami memungkinkan ‘Israel’, tidak hanya dengan miliaran dolar yang kami kirim ke ‘Israel’, tetapi dengan melindungi ‘Israel’ dari segala jenis pertanggungjawaban,” kata Arraf kepada Al Jazeera.
Koalisi lebih dari 100 kelompok, termasuk Gereja untuk Perdamaian Timur Tengah, Suara Yahudi untuk Perdamaian, Komite Teman untuk Legislasi Nasional dan kelompok politik yang condong ke Demokrat, Demokrat Keadilan, MoveOn, Indivisible, dan Sunrise Movement, menandatangani surat terbuka kepada Biden .
“Penjualan senjata yang direncanakan ke ‘Israel’ akan mengirimkan sinyal dukungan untuk tindakan ‘Israel’ baru-baru ini di Gaza yang diduduki dan Yerusalem Timur, yang mencakup kemungkinan pelanggaran hukum humaniter internasional,” kata kelompok tersebut dalam surat itu.
“Kami percaya bergerak maju dengan penjualan ini akan merusak nilai-nilai moral AS, kepentingan keamanan nasional, dan mendukung kemungkinan pelanggaran hukum humaniter internasional dengan mengirimkan lampu hijau untuk pelanggaran ‘Israel’ terhadap hak asasi manusia Palestina,” kata kelompok itu.
Pemerintahan Biden secara resmi memberi tahu Kongres tentang rencana penjualan senjata senilai USD 735 juta pada 5 Mei, memberi waktu 15 hari kepada legislator untuk mengajukan keberatan. Departemen Luar Negeri mengeluarkan lisensi pada 21 Mei kepada produsen Boeing Comp untuk melanjutkan penjualan.
Perwakilan Alexandria Ocasio-Cortez dan Senator Bernie Sanders mengajukan resolusi di Kongres untuk memblokir penjualan di bawah undang-undang kontrol senjata AS.
Mereka yang gagal karena alasan prosedural mengecewakan para penentang penjualan yang berharap setidaknya mencoba memaksakan debat dan pemungutan suara di Kongres, kata para advokat.
“Penjualan senjata ini, sering kali dicap karet, dan ada kurangnya transparansi dalam cara kerjanya,” kata Beth Miller, manajer urusan pemerintah senior untuk Suara Yahudi untuk Perdamaian.
“Kita semua baru saja melihat, selama beberapa minggu terakhir ini, bagaimana tepatnya orang ‘Israel’ menggunakan senjata ini,” kata Miller kepada Al Jazeera.
“Mereka menggunakannya di gedung apartemen tempat tinggal, rumah sakit, untuk merusak pusat Covid dan untuk memusnahkan keluarga Palestina.” (haninmazaya/arrahmah.com)
