GAZA (Arrahmah.id) -- Kelompok perlawanan Palestina Hamas mengumumkan kesiapannya menyerahkan pemerintahan Jalur Gaza kepada sebuah komite nasional. Transfer kekuasaan ini dipandang sebagai bagian dari fase kedua rencana perdamaian yang lebih luas.
Jurubicara Hamas, Hazem Qassem, menyatakan, seperti dilansir Xinhua (2/2/2026), bahwa mereka telah menyelesaikan semua persiapan untuk menyerahkan kendali pemerintahan dan administrasi Gaza kepada sebuah badan nasional yang baru dibentuk, yakni National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).
Qassem mengatakan bahwa badan nasional yang akan mengambil alih administrasi mencakup perwakilan dari berbagai faksi Palestina, tokoh masyarakat sipil, dan sejumlah organisasi internasional serta akan mengambil alih segera setelah komite tersebut memasuki wilayah Gaza melalui perbatasan Rafah yang baru dibuka.
NCAG, yang dipimpin oleh mantan wakil menteri dari Otoritas Palestina Ali Shaath, dibentuk berdasarkan gencatan senjata yang dimediasi oleh sejumlah negara dan termasuk dalam rencana perdamaian yang lebih luas, termasuk dukungan AS dan Dewan Perdamaian internasional.
Komite ini akan bertanggung jawab atas administrasi sehari-hari wilayah tersebut sampai Pemerintah Otoritas Palestina selesai melakukan reformasi internalnya.
Selain itu, Hamas juga telah membentuk komite pengawas khusus untuk memastikan proses serah terima lintas sektor pemerintahan berjalan secara “transparan dan komprehensif,” menurut Qassem.
Ia mendesak semua pihak yang berkepentingan agar memfasilitasi kerja komite nasional tersebut demi percepatan pemulihan Gaza setelah dua tahun konflik.
Langkah penyerahan kekuasaan ini dilaporkan juga mendapat dukungan dari berbagai faksi Palestina, yang sepakat bahwa komite teknokrat independen akan menjalankan fungsi pemerintahan pascakonflik, bekerja sama dengan mitra regional dan internasional.
Namun, meskipun persiapan sudah selesai, beberapa kendala teknis dilaporkan masih menghambat masuknya anggota komite ke Gaza, terutama terkait pembukaan penuh perbatasan Rafah dengan Mesir. Komite berharap hambatan tersebut segera teratasi agar proses transisi dapat berlangsung tanpa penundaan signifikan (hanoum/arrahmah.id)