JAKARTA (Arrahmah.id) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah Indonesia untuk mundur dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Menanggapi hal tersebut, pihak Istana Kepresidenan menyatakan akan melakukan dialog dengan MUI guna memberikan penjelasan terkait alasan Indonesia bergabung dalam forum internasional tersebut.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah terbuka untuk berdiskusi dengan MUI agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai posisi dan tujuan Indonesia dalam Board of Peace.
“Kita nanti akan berdialog dengan MUI dan kami yakin nanti kita akan berikan penjelasan kenapa kita memutuskan untuk bergabung di Board of Peace ini,” kata Prasetyo kepada wartawan di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Prasetyo menjelaskan keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian merupakan bagian dari strategi diplomasi untuk membangun dialog di tingkat internasional.
Menurutnya, bergabung dalam forum tersebut justru membuka ruang bagi Indonesia untuk menyampaikan pandangan dan kepentingannya secara langsung.
“Itu kan bagian dari cara kita membangun dialog. Kalau kita tidak ikut bergabung bagaimana kita berdialog untuk memberikan masukan, memberikan pendapat dalam rangka kita memasukkan masukan kita supaya bangsa Palestina bisa diakui kemerdekaannya,” ujar Prasetyo.
Sebelumnya, MUI secara terbuka meminta pemerintah Indonesia menarik diri dari Board of Peace.
MUI menilai keterlibatan Indonesia dalam dewan yang digagas Presiden AS Donald Trump tersebut tidak menunjukkan keberpihakan kepada perjuangan Palestina.
“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina,” kata Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis melalui akun X pribadinya, sebagaimana dikutip dari MUI Digital, Kamis (29/1/2026).
Kiai Cholil Nafis menilai forum tersebut bermasalah sejak awal karena digagas oleh Presiden Donald Trump dan melibatkan Perdana Menteri "Israel" Benjamin Netanyahu sebagai salah satu anggotanya.
Menurutnya, Netanyahu merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penjajahan terhadap Palestina.
“Karena dalam penggagas Trump dan anggotanya ada Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina,” terangnya.
Selain itu, MUI juga menyoroti tidak dilibatkannya Palestina sebagai anggota dalam Board of Peace.
Hal tersebut dinilai semakin memperkuat anggapan bahwa forum tersebut tidak mencerminkan prinsip keadilan dan perdamaian yang seimbang.
Hingga kini, pemerintah menegaskan tetap membuka ruang dialog dengan MUI dan berbagai pihak guna menjelaskan posisi Indonesia sekaligus memastikan bahwa sikap politik luar negeri Indonesia tetap konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
(ameera/arrahmah.id)