BAMAKO (Arrahmah.id) -- Organisasi HAM internasional Human Rights Watch (HRW) mengungkapkan bahwa pasukan pemerintah di Burkina Faso dan Mali justru lebih banyak membunuh warga sipil dibanding kelompok jihad, berdasarkan laporan terbaru yang memicu kekhawatiran serius soal pelanggaran HAM di kawasan Sahel.
Dalam laporan yang dirilis baru-baru ini, seperti dilansir Reuters (2/4/2026), HRW bersama data dari Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) menunjukkan bahwa sejak 2023, pasukan pemerintah dan milisi sekutunya di Burkina Faso bertanggung jawab atas lebih dari dua kali lipat kematian warga sipil dibanding kelompok jihad. Dari total ribuan korban, lebih dari 1.200 warga sipil tewas akibat operasi militer negara, sementara ratusan lainnya dibunuh kelompok bersenjata seperti Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM).
Situasi serupa juga terjadi di Mali. Data menunjukkan bahwa pasukan pemerintah—termasuk dukungan kelompok paramiliter asing—bertanggung jawab atas ratusan kematian warga sipil, jauh melampaui jumlah korban yang diakibatkan kelompok jihad dalam periode yang sama.
HRW menegaskan bahwa kekerasan yang dilakukan aparat negara mencakup eksekusi massal, serangan drone terhadap area sipil, serta dugaan pembersihan etnis terhadap kelompok tertentu seperti Fulani. Dalam salah satu temuan, lebih dari 1.800 warga sipil dilaporkan tewas sejak 2023 dalam berbagai operasi militer dan konflik bersenjata.
Laporan tersebut juga menyoroti bahwa tindakan brutal oleh pasukan pemerintah justru berisiko memperkuat kelompok jihad. Hal ini karena kelompok ekstremis kerap memanfaatkan pelanggaran tersebut sebagai propaganda untuk menarik dukungan dari komunitas yang merasa terpinggirkan.
Selain itu, HRW menyebut lemahnya akuntabilitas dan minimnya investigasi terhadap pelanggaran HAM sebagai faktor yang memperparah krisis. Pemerintah di kedua negara dinilai gagal menindak aparat yang terlibat, sementara ruang kebebasan sipil dan jurnalisme juga semakin dibatasi. (hanoum/arrahmah.id)