DUBAI (Arrahmah.id) - Bayang-bayang serangan militer Amerika Serikat terhadap Iran di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump mulai menekan stabilitas ekonomi di kawasan Teluk. Ancaman Teheran untuk menutup Selat Hormuz sebagai balasan atas agresi AS memicu kekhawatiran akan krisis energi global yang setara dengan krisis minyak pada 1970-an.
Selat Hormuz merupakan urat nadi energi dunia di mana hampir 20% pasokan minyak maritim global melintas. Penutupan jalur ini diperkirakan akan melambungkan harga minyak hingga melampaui $120 per barel, memberikan dampak sistemik bagi mitra dagang utama seperti Cina, India, Jepang, dan Korea Selatan.
Laporan dari Washington Institute mencatat bahwa dampak ekonomi jangka pendek sudah mulai terasa. Premi risiko perang untuk pengiriman barang ke Teluk melonjak dari 0,2–0,3% menjadi 0,5%, menambah biaya operasional hingga puluhan ribu dolar per perjalanan.
Negara-negara seperti Arab Saudi, UEA, Kuwait, dan Qatar menghadapi ancaman fiskal yang serius. Meskipun memiliki pipa alternatif, kapasitasnya tidak mampu mengimbangi volume 15–21 juta barel minyak yang biasanya melewati Hormuz setiap hari. Bank Dunia memproyeksikan defisit fiskal Arab Saudi bisa mencapai 5,6% pada tahun 2026 jika ekspor terhambat.
Ketegangan geopolitik ini mulai mengikis kepercayaan investor internasional. Studi dari EY menunjukkan bahwa 39% investor kini menempatkan ketegangan politik sebagai risiko utama di kawasan Teluk. Situasi ini mengancam rencana diversifikasi ekonomi jangka panjang, termasuk proyek ambisius Saudi Vision 2030.
"Kebijakan AS yang mendorong kawasan menuju konfrontasi mengancam rute maritim vital dan keamanan energi," ujar pakar ekonomi politik, Raed Al-Masri. Ia menambahkan bahwa ketergantungan pada tolok ukur harga minyak tetap membuat anggaran negara-negara Teluk rentan terhadap kebijakan era Trump.
Pakar ekonomi Mustafa Youssef mencatat bahwa retorika "ambang perang" telah mendorong harga emas melonjak di atas $5.300 per ons. Hal ini mencerminkan merosotnya kepercayaan global terhadap dollar AS akibat kebijakan Trump yang kontroversial, termasuk tekanan terhadap Bank Sentral (Federal Reserve) dan ketegangan dengan sekutu Barat.
Karena mata uang negara-negara Teluk dipatok (pegged) terhadap dollar, dan dana kekayaan berdaulat (sovereign wealth funds) mereka banyak diinvestasikan dalam aset keuangan AS, kawasan ini menghadapi risiko kerugian besar jika pasar AS anjlok akibat eskalasi konflik.
Para ahli menyerukan agar negara-negara Teluk segera melakukan diversifikasi kemitraan ekonomi dengan China dan negara-negara Eropa yang independen. Langkah ini dianggap bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis untuk melindungi kepentingan jangka panjang di tengah sistem global yang semakin volatil. (zarahamala/arrahmah.id)