MAUNGDAW (Arrahmah.com) – Sehari setelah Amerika Serikat (AS) meminta negara mayoritas Buddha agar memberikan hak penuh untuk minoritas untuk membantu mengakhiri exodus, Pemerintah Burma mengatakan pada hari Kamis (4/6/2015) bahwa penganiayaan populasi Muslim Rohingya bukanlah penyebab krisis migran di Asia Tenggara. Demikian Muhammad Ayyub, Presiden Organisasi Solidaritas Rohinya melaporkan kepada Arrahmah, Jum’at (5/6).
President Barack Obama mengatakan pekan ini bahwa Burma harus mengakhiri diskriminasi terhadap Rohingya jika ingin berhasil melalui masa transisi menuju demokrasi. Washington menaikkan tekanan pada negara itu untuk mengatasi apa yang dilihat sebagai salah satu akar penyebab migrasi besar-besaran penduduk Rohingya dari daerah dimana mereka memperjuangkan [kewarganegaraan].
Burma tidak mengakui 1,1 juta penduduk Rohingya sebagai warga negara, membuat mereka secara efektif tidak memiliki status kewarganegaraan. Hampir 140.000 orang mengungsi dalam bentrokan mematikan dengan umat Buddha di negara bagian Arakan, atau juga dikenal sebagai Rakhine, pada tahun 2012.
Menyangkal kenyataan tersebut, Menteri Urusan Luar Negeri Burma, Maung Lwin Wunna berkata, “Ini telah digambarkan [dunia] bahwa diskriminasi dan penganiayaan yang menyebabkan orang untuk meninggalkan negara bagian Rakhine, tapi itu tidak benar.” Dia menyampaikan hal tersebut kepada para diplomat dan lembaga internasional di Rangoon.
Lwin Wunna menunjuk sejumlah Bangladesh di papan perahu migran yang mendarat pada bulan Mei sebagai bukti bahwa masuknya “manusia perahu” adalah masalah daerah Rakhine, terkait dengan perdagangan manusia. “Kejadian ini … telah menunjukkan kepada [pihak] wilayah serta komunitas international bahwa, ini bukan akar penyebab,” ujarnya.
Menurutnya, perahu itu disebut telah dicegat oleh Angkatan Laut (AL) Myanmar bulan lalu. Burma mengatakan 200 dari 208 orang di atas kapal merupakan migran bermotif ekonomi dari Bangladesh. Tetapi penyelidikan Reuters, Fishers Exact mendapatkan sebanyak 150-200 Muslim Rohingya juga pernah naik perahu itu, tetapi bersemangat melarikan diri dari penyelundup manusia dalam seminggu sebelum pihak AL membawanya ke tepi pantai.
Tariq Muhammad , wakil kepala misi di kedutaan Bangladesh di Rangoon, mengatakan kepada Reuters bahwa hanya 150 orang dari kapal yang telah diidentifikasi dan didokumentasikan sebagai orang Bangladesh. Sementara Zaw Aye Maung, Menteri Etnis Rakhine Regional Rangoon mengatakan saat pembekalan yang sama bahwa genosida juga terjadi di negara bagian Arakan terhadap etnis Buddha Arakan [oleh migran Bangladesh].
“Kita sekarang dalam bahaya yang dikuasai oleh Bangladesh ini,” kata Zaw Aye Maung, dalam komentar yang tampak marah kepada duta besar dari Bangladesh, Mohammad Sufiur Rahman.
Sufiur Rahman menolak untuk berbicara dengan wartawan setelah pembekalan itu.Pembicara yang kuat dari Parlemen Burma Parlemen, Shwe Mann, menulis surat anopen ke Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon yang menarik agar organisasi internasional “menghindari menciptakan kesalahpahaman tentang negara kita dan ketegangan komunal menjengkelkan dan konflik .
“Surat, tanggal 3 Juni dan diterbitkan di media pemerintah Burma pada hari Kamis (4/6), datang setelah Dewan Keamanan PBB mengadakan pertama tertutup pengarahan pada hak asasi manusia di Burma minggu lalu. Seorang diplomat dewan dalam pembekalan itu mengatakan Kepala HAM PBB Zeid Ra’ad Al Hussein menggambarkan Rohingya sebagai diskriminasi. Secara institusional terjadi ledakan krisis pengabaian di laut bulan lalu setelah tindakan keras Thailand pada kamp perdagangan bersama aparat perbatasan Malaysia membuatnya terlalu berisiko bagi penyelundup orang untuk mendaratkan kargo manusianya. Penyelundup meninggalkan kapal penuh migran di lautan. Burma melakukan proses verifikasi tempat asal dari 734 migran tersebut setelah angkatan laut membawanya ke darat pada Rabu (3/6),” begitu kata Wunna Maung Lwin.
Padahal, Muslimin Rohingya itu ditemukan hanyut di Laut Andaman pada Jum’at (29/5) dalam sebuah perahu nelayan kelebihan beban yang dirembesi air. Beberapa migran mengatakan bahwa penyelundup telah memuat mereka dari tiga kapal kecil ke kapal yang lebih besar. “Para pedagang mengatakan kepada kami ‘kita tidak bisa pergi ke Thailand, sehingga Anda harus pergi sendiri ‘,” Marmod Toyo, seorang Rohingya, mengatakan kepada Reuters.
Marmod mengatakan ia berada di laut selama dua bulan setelah ditawarkan 50.000 kyat ($ 45,25) oleh agen untuk mendapatkan perahu untuk ke Malaysia. Marmod, yang memiliki seorang istri dan empat anak, mengatakan ia tahu itu tipuan tapi untuk itu keluarganya membutuhkan uang. “Tidak ada cukup makanan kembali ke rumah dan tidak ada pekerjaan,” katanya. “Para pedagang manusia datang dan memberi saya uang. Aku tahu dia akan menjual saya, tapi saya membutuhkannya. “
Migran lain mengatakan pamannya, yang juga di atas kapal, dipukuli sampai mati oleh salah satu kru sebelum tubuhnya dibuang ke laut.” Paman saya sedang makan nasi dan meminta air, lalu mereka membunuhnya, “kata Siszul Islam, dari lembaga pendanaan modal Bangladesh Dhaka.
Tidak ada cara independen untuk menguatkan kedudukan para migran. Sekitar 4.000 migran dari Bangladesh dan Myanmar bahkan telah mendarat di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Burma di bulan lalu. Perkiraan PBB sekitar 2.000 migran mungkin masih terkatung-katung. Indonesia akan memulangkan migran bermotif pencari kehidupan ekonomi dari Bangladesh secepatnya.
Tetapi penananganan Muslimin Rohingya lebih kompleks, kata Andi Rachmianto, direktur keamanan dan pelucutan senjata internasional di kementerian luar negeri. ” Kita perlu membedakan antara migran Rohingya dan pendatang dari Bangladesh karena motivasi mereka berbeda,” kata Rachmianto. (adibahasan/arrahmah.com)
