JAKARTA (Arrahmah.id) – Wacana penerapan sistem ‘war tiket’ untuk keberangkatan haji menuai kritik. Kementerian Haji dan Umrah diminta melakukan kajian lebih mendalam karena skema tersebut dinilai belum ideal diterapkan dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.
Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, menilai konsep ‘war tiket’ masih memerlukan penyempurnaan.
Ia menegaskan bahwa karakteristik ibadah haji tidak bisa disamakan dengan sistem perebutan tiket seperti konser atau pertandingan olahraga.
“Saya kira untuk saat ini belum ideal dan belum menjadi momentum yang tepat. Kalau kita bayangkan tiket war itu seperti berebut tiket konser atau acara olahraga, gagasan ini perlu disempurnakan dan mempertimbangkan beberapa hal,” ujar Mustolih kepada wartawan, Senin (13/4/2026).
Ia menyoroti sejumlah kendala, terutama dari sisi teknis dan demografi jemaah. Sistem berbasis internet dinilai berpotensi hanya menguntungkan masyarakat di perkotaan, sementara mayoritas jemaah haji Indonesia didominasi kalangan lanjut usia dengan keterbatasan akses dan kemampuan teknologi.
Selain itu, Mustolih juga menilai regulasi yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, belum mengatur secara rinci penerapan sistem semacam ini.
Menurutnya, antrean panjang haji merupakan konsekuensi dari keterbatasan kuota dan waktu pelaksanaan yang sudah ditetapkan. Ia mencontohkan negara seperti Malaysia yang menghadapi persoalan serupa, namun tidak menerapkan sistem rebutan tiket.
Mustolih juga mengingatkan bahwa saat ini terdapat sekitar 5,7 juta jemaah yang sudah masuk daftar tunggu dan sebagian telah melakukan pembayaran.
Kehadiran sistem ‘war tiket’ dikhawatirkan menimbulkan ketidakadilan serta berpotensi membuat biaya keberangkatan menjadi lebih tinggi.
“Nah karena itu saya kira ide tiket war ini perlu dikaji lebih mendalam dan komprehensif. Harus dipertimbangkan juga nasib jutaan jemaah yang sudah antre,” ujarnya.
Sebagai alternatif solusi, Komnas Haji mendorong pemerintah untuk melakukan negosiasi dengan negara lain yang kuota hajinya tidak terserap maksimal, khususnya negara dengan populasi muslim minoritas, agar kuota tersebut dapat dialihkan ke Indonesia.
Di sisi lain, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Azhar Prabowo, memastikan bahwa jemaah yang telah lama mengantre tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan apa pun yang akan diambil pemerintah.
“Prioritasnya duluan untuk yang sudah antre. Yang sudah antre tetap yang pertama dan utama,” tegas Dahnil, Minggu (12/4/2026).
Saat ini, wacana ‘war tiket’ masih dalam tahap kajian oleh pemerintah sebagai salah satu opsi untuk mempercepat keberangkatan haji tanpa antre. Namun berbagai masukan dari sejumlah pihak menjadi pertimbangan penting sebelum kebijakan tersebut benar-benar diterapkan.
(ameera/arrahmah.id)