ISLAMABAD (Arrahma.id) -- Negosiasi intensif antara Iran dan Amerika Serikat yang digelar pada 12 April 2026 berakhir tanpa hasil setelah kedua delegasi gagal menyatukan posisi dalam sejumlah isu kunci. Perundingan yang diharapkan menjadi jalan keluar atas ketegangan berkepanjangan itu justru berujung buntu.
Sumber diplomatik menyebut kegagalan tersebut dipicu oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan. Perbedaan paling mencolok terjadi pada urutan langkah penyelesaian, di mana Iran menuntut pencabutan sanksi dilakukan lebih dulu, sementara Amerika Serikat menghendaki pembatasan program nuklir sebagai syarat awal.
Selain itu, kedua pihak juga berselisih mengenai mekanisme verifikasi. Amerika Serikat menginginkan sistem inspeksi ketat dan menyeluruh terhadap fasilitas nuklir Iran, sedangkan Iran menilai hal itu sebagai pelanggaran kedaulatan dan menuntut pembatasan akses bagi pihak internasional.
Dilansir Military Times (12/4/2026), perbedaan teknis ini membuat negosiasi tidak menemukan titik temu hingga akhir pertemuan. Sementara Bloomberg menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan yang berhasil dicapai meski pembicaraan berlangsung panjang.
Faktor lain yang memperkeruh situasi adalah minimnya jaminan politik. Iran menuntut kepastian bahwa kesepakatan tidak akan dibatalkan secara sepihak di masa depan, mengingat pengalaman sebelumnya saat Amerika Serikat keluar dari perjanjian nuklir. Namun, pihak AS belum memberikan jaminan hukum yang dianggap cukup oleh Teheran.
Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance mengatakan, “Kami belum mencapai kesepakatan dengan Iran, dan masih ada perbedaan mendasar yang harus diselesaikan.”
Di sisi lain, isu non-nuklir juga menjadi penghambat serius. Amerika Serikat memasukkan pembahasan terkait aktivitas regional Iran, termasuk dukungan terhadap kelompok bersenjata di Timur Tengah, yang ditolak oleh Iran karena dianggap di luar ruang lingkup perundingan.
Seorang pejabat Iran menyatakan, “Kami tidak akan menegosiasikan isu di luar hak kami, terutama jika itu menyangkut keamanan dan kedaulatan negara.”
Selain itu, ketidakpercayaan yang telah mengakar antara kedua negara turut memperumit proses negosiasi. Masing-masing pihak meragukan komitmen lawan dalam menjalankan hasil kesepakatan, sehingga membuat kompromi semakin sulit dicapai.
Laporan dari media regional seperti Wanaen juga menyebut bahwa perbedaan persepsi terhadap hasil pembicaraan awal membuat komunikasi tidak berjalan efektif, bahkan sejak tahap awal perundingan.
Dengan berbagai faktor tersebut—mulai dari sanksi, verifikasi, jaminan politik, hingga isu keamanan kawasan—perundingan berakhir tanpa kesepakatan. Pengamat menilai kegagalan ini menunjukkan bahwa jalur diplomasi masih menghadapi hambatan struktural yang serius dan membutuhkan pendekatan baru jika ingin menghasilkan terobosan di masa depan. (hanoum/arrahmah.id)