KAMPALA (Arrahmah.id) -- Kepala Angkatan Darat Uganda Muhoozi Kainerugaba menyatakan bahwa dirinya siap mengirim hingga 100.000 tentara untuk mendukung 'Israel' dalam menghadapi Iran. Pernyataan itu disampaikan melalui media sosial pada April 2026 dan langsung menarik perhatian internasional.
Dalam pernyataannya, seperti dilansir Turkiye Today (11/4/2026), Muhoozi bahkan menyebut dirinya tengah bersiap menuju 'Israel' sebagai bentuk komitmen terhadap dukungan tersebut. Langkah ini dinilai tidak lazim, mengingat mayoritas negara cenderung menyerukan deeskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Muhoozi Kainerugaba mengatakan, “Kami siap mengirim 100.000 tentara untuk membantu Israel jika diperlukan. Saya sedang dalam perjalanan ke Tel Aviv.”
Laporan MSN menyebut pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara 'Israel' dan Iran, yang dalam beberapa waktu terakhir terlibat dalam aksi saling serang secara tidak langsung di berbagai wilayah.
Sejumlah analis menilai pernyataan ini lebih bersifat politis dan simbolis, mengingat pengiriman pasukan dalam jumlah besar ke wilayah konflik memerlukan persetujuan pemerintah dan koordinasi internasional yang kompleks. Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah Uganda terkait implementasi rencana tersebut.
Media Yaffa News juga melaporkan bahwa pernyataan Muhoozi memicu beragam reaksi, mulai dari dukungan hingga kritik, terutama karena dapat memperkeruh situasi geopolitik yang sudah sensitif.
Secara waktu, pernyataan ini muncul pada April 2026, saat konflik Israel-Iran kembali memanas. Lokasi yang menjadi fokus adalah wilayah Timur Tengah, khususnya 'Israel' sebagai pihak yang disebut akan menerima bantuan. Alasan di balik pernyataan tersebut dikaitkan dengan sikap politik pribadi Muhoozi yang selama ini dikenal vokal dalam isu internasional. Adapun cara dukungan yang disampaikan berupa kesiapan pengiriman pasukan dalam jumlah besar, meskipun belum ada rincian teknis pelaksanaannya.
Pengamat hubungan internasional menilai bahwa pernyataan tersebut, jika direalisasikan, berpotensi memperluas konflik dan melibatkan lebih banyak aktor negara di luar kawasan. Namun untuk saat ini, pernyataan itu masih dipandang sebagai sinyal politik yang belum tentu diwujudkan dalam kebijakan resmi. (hanoum/arrahmah.id)