GAZA (Arrahmah.id) - Lebih dari 100 organisasi kemanusiaan, hak asasi manusia, dan masyarakat sipil menyatakan gencatan senjata di Jalur Gaza hanya ada di atas kertas. Mereka menilai 'Israel' masih membunuh warga Palestina, memperluas kendali militernya, serta menghambat rekonstruksi meski kesepakatan gencatan senjata telah berlangsung selama setahun.
Dalam pernyataan bersama yang dirilis Jumat (9/10/2026), organisasi-organisasi tersebut menyebut serangan, penembakan, dan operasi militer 'Israel' selama periode gencatan senjata telah menewaskan lebih dari 1.400 warga Palestina, termasuk sedikitnya 327 anak-anak. Lebih dari 5.000 orang lainnya terluka, termasuk setidaknya 547 anak-anak.
“Pembunuhan dan perampasan hak di Gaza tidak boleh dinormalisasi dengan berlindung di balik perjanjian gencatan senjata,” demikian pernyataan bersama tersebut.
Menurut pernyataan itu, keluarga Palestina dan tim penyelamat berhasil menemukan lebih dari 630 jenazah dari bawah reruntuhan bangunan selama setahun terakhir. Proses pencarian kerap dilakukan dengan tangan kosong karena pembatasan 'Israel' menghambat masuknya alat berat yang dibutuhkan untuk mengevakuasi korban.
Organisasi-organisasi tersebut mengutip perkiraan bahwa lebih dari 10.000 warga Palestina masih tertimbun puing-puing bangunan, termasuk di wilayah yang berada di bawah kendali militer 'Israel'.
Mereka juga memperingatkan bahwa proses pembersihan reruntuhan yang tidak dilakukan secara tepat dapat menghancurkan bukti dugaan kejahatan internasional.
Hampir Satu Anak Tewas Setiap Hari
Direktur Eksekutif Save the Children, Inger Ashing, mengatakan gencatan senjata kehilangan maknanya jika anak-anak masih terbunuh dan keluarga tidak dapat membangun kembali kehidupan mereka.
“Sejak gencatan senjata diumumkan, hampir satu anak terbunuh setiap hari,” kata Ashing.
Ia mendesak pemerintah yang mendukung kesepakatan tersebut menggunakan pengaruhnya untuk menghentikan pembunuhan serta memastikan anak-anak memperoleh makanan, layanan kesehatan, tempat tinggal, dan pendidikan.
Organisasi-organisasi tersebut menyatakan militer 'Israel' telah menggeser apa yang disebut sebagai Yellow Line melampaui batas penarikan pasukan yang ditetapkan dalam kesepakatan.
Berdasarkan data Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) yang dikutip dalam pernyataan itu, wilayah Gaza yang berada di bawah kendali militer 'Israel' meningkat dari sekitar 53 persen menjadi 63 persen selama setahun gencatan senjata.
Akibatnya, warga Palestina semakin terdesak ke wilayah yang lebih sempit dan padat, sekaligus kehilangan akses ke rumah, lahan pertanian, dan infrastruktur penting.
Analisis citra satelit yang dikutip dalam pernyataan tersebut menunjukkan sekitar 82 persen bangunan di Gaza telah rusak, dengan lebih dari dua pertiganya hancur total. Jumlah bangunan yang dikategorikan hancur sepenuhnya meningkat sembilan persen antara 11 Oktober 2025 dan 11 Agustus 2026, setelah gencatan senjata mulai berlaku.
Gaza kini diperkirakan memiliki sekitar 61 juta ton puing bangunan. Pembatasan 'Israel' terhadap masuknya alat berat dan bahan konstruksi disebut terus menghambat pembersihan serta pembangunan kembali kawasan yang hancur.
Hampir Dua Juta Warga Membutuhkan Tempat Tinggal
Hampir dua juta warga Palestina masih membutuhkan tempat tinggal yang layak menjelang musim dingin keempat sejak gelombang pengungsian dan kehancuran melanda Gaza.
Ratusan ribu keluarga masih bertahan di tenda, tempat penampungan darurat, atau bangunan rusak yang rentan terhadap suhu dingin, angin kencang, dan banjir.
Pada September lalu, 21 warga Palestina, termasuk 12 anak-anak, dilaporkan tewas ketika sebuah bangunan rusak runtuh di Kota Gaza.
Pernyataan bersama itu juga menyebut hampir satu dari empat rumah tangga kini dikepalai perempuan, sekitar dua kali lipat dibandingkan sebelum perang. Rumah tangga tersebut dinilai sangat rentan tinggal di tempat penampungan yang tidak aman atau tidak layak.
Sekretaris Jenderal Dewan Pengungsi Norwegia (NRC), Jan Egeland, menyebut kondisi tersebut memalukan karena hampir tidak ada perbaikan berarti meski setahun telah berlalu sejak kesepakatan gencatan senjata.
Ia mengatakan keluarga Palestina masih harus memilih antara tinggal di bangunan rusak yang berbahaya atau bertahan di tenda dengan kondisi cuaca ekstrem.
Tidak Ada Rumah Sakit yang Berfungsi Penuh
Organisasi-organisasi tersebut menyatakan tidak satu pun dari 36 rumah sakit di Gaza beroperasi secara penuh. Kekurangan obat-obatan, peralatan medis, bahan bakar, oli mesin, dan suku cadang memaksa rumah sakit membatasi penggunaan listrik. Sejumlah ambulans dan kendaraan kemanusiaan juga tidak dapat beroperasi.
Bayi yang dirawat dalam inkubator, pasien perawatan intensif, lansia, penyandang disabilitas, serta warga dengan cedera berat menghadapi risiko yang semakin besar.
Lebih dari 18.500 pasien, termasuk sedikitnya 4.000 anak-anak, membutuhkan evakuasi medis. Lebih dari 1.000 warga Palestina dilaporkan meninggal saat menunggu izin untuk meninggalkan Gaza demi mendapatkan perawatan.
Pernyataan itu juga menyoroti kematian akibat kondisi yang sebenarnya dapat dicegah atau diobati, termasuk komplikasi terkait kehamilan.
Kelaparan dan Krisis Bantuan Berlanjut
Sekitar 1,4 juta warga Palestina diperkirakan menghadapi kelaparan tingkat krisis atau lebih buruk hingga akhir tahun. Lebih dari 90 persen rumah tangga mengalami kesulitan memperoleh air, sementara kerusakan sistem pembuangan limbah dan sanitasi memperburuk penyebaran penyakit yang sebenarnya dapat dicegah.
Di tengah besarnya kebutuhan kemanusiaan, pendanaan yang terkumpul untuk rencana respons kemanusiaan 2026 tercatat belum mencapai 40 persen dari kebutuhan hingga Juli.
Anggota dewan Jaringan LSM Palestina, Mohsen Abu Ramadan, mengatakan organisasi-organisasi lokal masih berupaya memenuhi kebutuhan warga meski kantor mereka hancur, staf mengungsi, dan anggaran menyusut.
Ia mendesak pemerintah menghentikan serangan dan pembatasan terhadap kegiatan kemanusiaan, serta meminta para donor memberikan pendanaan langsung yang fleksibel kepada organisasi lokal.
Organisasi Desak Akuntabilitas Internasional
Organisasi-organisasi tersebut menyatakan kondisi Gaza selama gencatan senjata mencerminkan pola yang sebelumnya mendorong Komisi Penyelidikan PBB menyimpulkan pada September 2025 dan kembali pada Juni 2026 bahwa 'Israel' telah melakukan genosida. Kesimpulan tersebut merupakan penilaian komisi itu dan tetap menjadi bagian dari perdebatan hukum internasional.
Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnès Callamard, mengatakan pertanggungjawaban atas pelanggaran tidak boleh terkubur bersama reruntuhan Gaza.
Ia menilai pemulihan dan masa depan Gaza harus didasarkan pada hukum internasional, keadilan, dan pemenuhan hak-hak korban.
Lebih dari 100 organisasi tersebut mendesak penghentian serangan Israel, pembukaan akses kemanusiaan tanpa hambatan, perlindungan bagi pekerja bantuan Palestina, dukungan rekonstruksi, serta pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran hukum internasional. (zarahamala/arrahmah.id)