Menyoal Narasi Jasminder Singh dan Muhammad Garda Ramadhito
Dalam artikel opini berjudul “Hambali: Southeast Asia's Last Guantanamo Detainee” yang dimuat di The Jakarta Post pada 24 Oktober 2026, Jasminder Singh dan Muhammad Garda Ramadhito berargumen bahwa kasus Hambali telah berubah dari sekadar persoalan keterlibatan seseorang dalam terorisme menjadi simbol perubahan prioritas strategis Amerika Serikat dan kemunduran relevansi War on Terror. Artikel tersebut melihat Hambali sebagai lensa untuk memahami evolusi kontraterorisme regional dan krisis legitimasi Guantanamo Bay.
Artikel asli dapat diakses pada: Singh, Jasminder & Muhammad Garda Ramadhito. “Hambali: Southeast Asia's Last Guantanamo Detainee.” The Jakarta Post, 24 October 2026.
Meskipun analisis Singh dan Ramadhito mengandung sejumlah observasi penting mengenai kebuntuan hukum yang dialami Hambali, tulisan tersebut belum secara memadai mengangkat persoalan yang lebih mendasar, yakni kegagalan sistem hukum internasional dan hukum nasional dalam menangani terorisme modern serta standar ganda (double standard) Barat yang justru merusak prinsip-prinsip keadilan yang mereka klaim sebagai fondasi demokrasi liberal.
Tidak Ada Hukum yang Sanggup Mengadili Terorisme Secara Utuh
Kasus Hambali menunjukkan paradoks utama dalam rezim kontraterorisme global. Setelah lebih dari dua dekade sejak penangkapannya pada tahun 2003, Amerika Serikat masih belum mampu menghasilkan putusan hukum definitif terhadap salah satu figur yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai operator terpenting Jemaah Islamiyah dan mitra utama Al-Qaeda di Asia Tenggara.
Kegagalan ini bukan semata-mata kegagalan administratif. Ia mencerminkan ketidakmampuan sistem hukum konvensional menghadapi karakteristik terorisme transnasional yang beroperasi lintas negara, lintas yurisdiksi, dan lintas rezim hukum.
Bilveer Singh telah mengingatkan bahwa proses pengadilan Hambali bukan hanya menyangkut individu Hambali, tetapi juga memiliki implikasi besar terhadap kredibilitas kontraterorisme internasional dan persepsi publik atas efektivitas penegakan hukum global (Singh, 2017). Namun, hampir satu dekade setelah analisis tersebut diterbitkan, justru yang terlihat adalah kebuntuan total.
Kasus Hambali memperlihatkan bahwa hukum pidana nasional terlalu sempit, sementara hukum internasional terlalu lemah untuk menangani kompleksitas jaringan terorisme global.
Guantanamo Sebagai Bukti Standar Ganda Barat
Poin yang paling problematik dalam kasus Hambali bukanlah apakah ia bersalah atau tidak. Persoalan yang jauh lebih serius adalah bahwa Amerika Serikat secara sistematis melanggar prinsip-prinsip hukum yang selama ini mereka promosikan kepada negara-negara lain.
Berbagai laporan menunjukkan bahwa Hambali ditahan dalam jaringan black sites CIA sebelum dipindahkan ke Guantanamo Bay. James P. Terry menjelaskan bahwa penggunaan teknik interogasi keras terhadap tahanan terorisme pasca-9/11 telah memunculkan kontroversi serius mengenai penyiksaan, pelanggaran Konvensi Jenewa, dan pengabaian prinsip due process of law (Terry, 2009).
Dalam konteks ini, Amerika Serikat mengalami kontradiksi mendasar. Di satu sisi, Washington mengampanyekan supremasi hukum (rule of law) dan perlindungan HAM ke seluruh dunia. Namun, di sisi lain, Washington melakukan penahanan tanpa proses yang memadai, penggunaan interogasi paksa, serta pembatasan akses terhadap mekanisme peradilan normal.
Dengan kata lain, Guantanamo bukan hanya penjara. Ia merupakan simbol institusional dari standar ganda Barat.
Pelanggaran HAM terhadap Hambali Juga Merupakan Ketidakadilan terhadap Korban
Paradoks besar yang sering luput dari diskusi HAM adalah bahwa pelanggaran HAM terhadap tersangka teroris tidak hanya merugikan tersangka tersebut, tetapi juga merugikan korban terorisme.
Selama lebih dari dua puluh tahun, keluarga korban Bom Bali 2002 dan Bom JW Marriott 2003 menunggu keputusan hukum yang pasti. Mereka menunggu pengakuan kesalahan, pertanggungjawaban, serta penutupan psikologis (closure) yang hanya dapat diberikan oleh sebuah putusan pengadilan yang sah.
Namun, kebijakan luar biasa (extraordinary measures) Amerika Serikat justru membuat proses hukum menjadi tidak pernah selesai.
Dengan memilih jalur Guantanamo dan komisi militer khusus, Amerika Serikat menciptakan rezim hukum yang terus-menerus dipersoalkan legitimasinya. Akibatnya, bukan hanya Hambali yang tidak memperoleh kepastian hukum, tetapi juga para korban tidak memperoleh keadilan.
Dalam perspektif ini, pelanggaran HAM terhadap Hambali pada akhirnya juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak keluarga korban untuk memperoleh keadilan.
Konstruksi Ancaman Global dan Warisan Al-Qaeda
Jasminder Singh dan Muhammad Garda Ramadhito benar ketika menegaskan bahwa militansi Asia Tenggara tidak dapat dipahami hanya sebagai fenomena domestik.
Penelitian Rohan Gunaratna menunjukkan bahwa jaringan terorisme regional berkembang melalui hubungan intensif dengan infrastruktur jihad global yang dibangun setelah perang Afghanistan (Gunaratna, 2012). Hambali menjadi salah satu simpul utama yang menghubungkan Jemaah Islamiyah dengan Al-Qaeda.
Jesús Alonso Blanco juga menunjukkan bahwa JI merupakan organisasi yang sejak awal memiliki visi regional dan transnasional, bukan sekadar gerakan lokal Indonesia (Blanco, 2014).
Oleh karena itu, penanganan Hambali sesungguhnya dapat menjadi preseden penting bagi tata kelola keamanan internasional. Namun, kesempatan tersebut gagal dimanfaatkan karena Amerika Serikat lebih memilih pendekatan keamanan luar biasa daripada penegakan hukum yang konsisten.
Repatriasi Bukan Solusi Mudah
Sebagian kalangan mengusulkan pemulangan Hambali ke Indonesia. Namun, pendekatan ini juga menyimpan persoalan.
Muhammad Makmun Rasyid mencatat bahwa persoalan kewarganegaraan, potensi penyebaran ideologi, dan absennya jalur hukum domestik yang efektif membuat repatriasi Hambali menjadi isu yang sangat kompleks (Rasyid, 2025).
Selain itu, pengalaman Indonesia dalam menghadapi jaringan pasca-JI menunjukkan bahwa pengaruh ideologis kelompok jihad tidak selalu berakhir dengan penangkapan tokoh-tokoh seniornya. Kemunculan figur seperti Bahrun Naim menunjukkan bagaimana regenerasi jaringan ekstremis dapat berlangsung melalui medium baru dan bentuk organisasi yang berbeda (Taufiqurrohman & Prasetya, 2016).
Karena itu, repatriasi tanpa kerangka hukum dan deradikalisasi yang jelas hanya akan memindahkan masalah dari Guantanamo ke Indonesia.
Kesimpulan
Kasus Hambali menunjukkan tiga kegagalan sekaligus.
Pertama, kegagalan terorisme sebagai strategi politik yang telah menimbulkan korban massal di Bali, Jakarta, dan berbagai tempat lain.
Kedua, kegagalan sistem hukum internasional yang tidak mampu menghasilkan putusan final terhadap seorang tersangka terorisme setelah lebih dari dua dekade.
Ketiga, kegagalan Amerika Serikat yang atas nama demokrasi dan HAM justru membangun mekanisme penahanan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang mereka promosikan.
Ironisnya, yang paling dirugikan oleh kebuntuan ini bukan hanya Hambali, melainkan juga keluarga korban Bom Bali dan Bom Marriott yang hingga hari ini masih belum memperoleh keadilan yang tuntas.
Jika Guantanamo dibangun untuk menunjukkan superioritas moral Barat dalam melawan terorisme, maka kasus Hambali justru membuktikan sebaliknya: bahwa bahkan negara yang mengklaim diri sebagai pelindung hukum dan HAM dapat tergelincir ke dalam zona abu-abu hukum ketika berhadapan dengan ancaman yang dianggap luar biasa.
Hambali pada akhirnya menjadi bukan sekadar tahanan terakhir Guantanamo dari Asia Tenggara, melainkan monumen hidup kegagalan hukum internasional dalam menghadapi terorisme global.
Daftar Pustaka
Belford, Aubrey. 2011. “Indonesia Headed to Pakistan to Identify Possible Bali Bombing Suspect.” The New York Times.
Blanco, Jesús Alonso. 2014. “Jemaah Islamiyah.” Pre-bie3 6: 10.
Country, Headline Source Status. “Indonesian Terrorist Convict: No Laws Can Handle Terrorism Actions.”
Fealy, Greg. 2010. Changing Convictions on Bashir.
Gunaratna, Rohan. 2012. “The Current and Emerging Terrorist Threat in Southeast Asia.” Harvard Asia Quarterly 14 (1/2): 75.
Rasyid, Muhammad Makmun. 2025. “Hambali: Repatriation, Citizenship, and Ideological Risk.” RSIS Commentaries 142-25.
Singh, Bilveer. 2017. “Commentary: Implications of Hambali's Trial.” Counter Terrorist Trends and Analyses 9 (8): 17–19.
Singh, Jasminder, dan Muhammad Garda Ramadhito. 2026. “Hambali: Southeast Asia's Last Guantanamo Detainee.” The Jakarta Post, 24 Oktober 2026.
Taufiqurrohman, Muh, dan Ardi Putra Prasetya. 2016. “A Rising Indonesian Jihadist Plotter: Bahrun Naim.” Counter Terrorist Trends and Analyses 8 (11): 8–10.
Terry, James P. 2009. “Torture and the Interrogation of Detainees.” Campbell Law Review 32: 595–638.
(*/arrahmah.id)