JAKARTA (Arrahmah.id) — Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal meminta pemerintah Indonesia tidak bersikap konfrontatif terhadap Morgan Stanley Capital International (MSCI) ataupun memandang penilaian lembaga tersebut sebagai ancaman politik.
Menurutnya, MSCI merupakan penyedia indeks yang menjadi acuan investor global sehingga masukan terkait transparansi dan tata kelola pasar modal perlu ditanggapi secara serius.
“MSCI bukan lawan yang harus kita tumbangkan, tetapi wasit yang perlu kita dengar dan siasati, as long as we are in the game, playing the game,” tegas Dino dalam video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, dikutip Ahad (25/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah konsultasi MSCI mengenai kemungkinan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.
Perubahan ini menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi posisi saham Indonesia dalam indeks global yang menjadi acuan investor institusi internasional.
Dalam proses konsultasi tersebut, MSCI menyoroti sejumlah persoalan di pasar modal Indonesia. Beberapa di antaranya mencakup transparansi kepemilikan saham, kejelasan free float atau jumlah saham yang tersedia untuk diperdagangkan kepada publik, dugaan perdagangan saham terkoordinasi, serta efektivitas penegakan aturan.
MSCI dijadwalkan menyelesaikan konsultasi pada 30 April 2027 dan menetapkan keputusan akhir paling lambat 30 Juni 2027.
Pemerintah dan otoritas pasar modal dinilai perlu memanfaatkan waktu tersebut untuk membenahi berbagai persoalan yang menjadi perhatian lembaga penyedia indeks global itu.
Perubahan Klasifikasi Berpotensi Memengaruhi Arus Modal Asing
Dino mengingatkan bahwa perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia dapat membawa konsekuensi terhadap kepercayaan investor internasional.
Apabila Indonesia diturunkan dari kategori Emerging Market menjadi Standalone Market, investor yang menggunakan indeks MSCI sebagai acuan investasi berpotensi menyesuaikan komposisi portofolionya.
Penyesuaian tersebut dapat memengaruhi aliran modal asing ke pasar saham domestik dan menambah tekanan terhadap pergerakan saham Indonesia.
Meski demikian, besaran dampaknya akan bergantung pada keputusan akhir MSCI, respons investor, serta kondisi pasar secara keseluruhan.
Karena itu, Dino menilai pembenahan transparansi dan tata kelola pasar modal menjadi langkah penting untuk mempertahankan kepercayaan investor global.
Pemerintah, menurutnya, perlu mengutamakan penyelesaian persoalan secara konkret daripada merespons penilaian MSCI dengan pendekatan konfrontatif.
Dorong Evaluasi Dugaan Saham Gorengan
Selain menyoroti komunikasi pemerintah dengan MSCI, Dino mendorong evaluasi terhadap dugaan penyimpangan dalam transaksi saham, termasuk praktik saham gorengan dan kemungkinan intervensi pihak tertentu di pasar modal.
Ia menilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan aturan agar berbagai dugaan pelanggaran dapat ditangani secara efektif.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperbaiki integritas pasar sekaligus memulihkan kepercayaan investor.
Menurut Dino, persoalan yang menjadi perhatian MSCI seharusnya dijadikan momentum untuk memperbaiki mekanisme perdagangan saham, meningkatkan keterbukaan informasi, serta memastikan bahwa aturan pasar modal diterapkan secara konsisten.
Dengan demikian, upaya mempertahankan status Indonesia sebagai Emerging Market tidak hanya berfokus pada hasil konsultasi MSCI, tetapi juga pada pembenahan mendasar terhadap kualitas dan kredibilitas pasar saham nasional.
Usulkan Pembentukan Satuan Tugas Khusus
Untuk mempercepat proses pembenahan, Dino mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan OJK.
Satgas tersebut diharapkan menjadi wadah koordinasi lintas lembaga dalam merumuskan dan menjalankan langkah perbaikan atas berbagai persoalan yang disoroti MSCI.
Dengan koordinasi yang terarah, pemerintah dan otoritas pasar modal diharapkan dapat memastikan tindak lanjut berjalan secara konsisten dan terukur.
Dino juga meminta pemerintah mengintensifkan komunikasi dengan MSCI. Ia menekankan pentingnya penerapan komunikasi satu pintu agar pernyataan pejabat pemerintah maupun otoritas terkait tidak saling bertentangan dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi investor.
Menurutnya, komunikasi yang terkoordinasi perlu berjalan beriringan dengan perbaikan nyata di pasar modal. Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan komitmen, tetapi juga perlu menunjukkan kemajuan dalam meningkatkan transparansi, memperjelas kepemilikan saham, serta memperkuat pengawasan dan penegakan aturan.
Dino menilai waktu hingga keputusan akhir MSCI pada Juni 2027 harus dimanfaatkan secara optimal. Percepatan reformasi dan koordinasi lintas lembaga menjadi penting agar Indonesia dapat merespons kekhawatiran investor global secara kredibel.
Ia menegaskan bahwa MSCI sebaiknya dipandang sebagai pihak yang memberikan penilaian terhadap kualitas pasar, bukan sebagai lawan yang harus dihadapi.
Dengan pendekatan tersebut, Indonesia diharapkan mampu memperbaiki tata kelola pasar modal dan menjaga kepercayaan investor internasional.
(ameera/arrahmah.id)