WASHINGTON (Arrahmah.id) – Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat telah meloloskan RUU yang pada akhirnya dapat melarang platform media sosial TikTok di negara tersebut, dalam serangan terbaru terhadap Cin dan perusahaan-perusahaan teknologi besar.
RUU ini mendapat dukungan bipartisan yang sangat besar, dengan suara 352 banding 65 setuju. Sekarang RUU ini akan dibawa ke Senat yang beranggotakan 100 orang, di mana prospeknya kurang jelas. Sementara itu, Presiden Joe Biden mengatakan bahwa ia akan menandatangani RUU tersebut menjadi undang-undang jika sudah sampai di mejanya.
Jika hal itu terjadi, pemilik TikTok di Cina, ByteDance, akan diberi waktu sekitar enam bulan untuk melakukan divestasi aset-asetnya di AS atau aplikasi berbagi videonya akan dilarang di AS, lansir Al Jazeera (13/3/2024).
Legislasi ini berawal dari kekhawatiran bahwa ByteDance terikat dengan pemerintah Cina. Para pejabat pemerintah telah menyatakan kekhawatirannya bahwa data yang dikumpulkan TikTok dari sekitar 170 juta penggunanya di Amerika dapat menimbulkan ancaman keamanan nasional.
Undang-undang keamanan nasional yang baru-baru ini disahkan di Cina, yang dapat memaksa organisasi untuk membantu pengumpulan data intelijen, semakin memperkuat kekhawatiran tersebut.
Namun, Bytedance telah berulang kali menyatakan bahwa mereka beroperasi secara independen dari pemerintah Cina.
Berbicara pada Rabu, Perwakilan AS Cathy McMorris Rodgers mengatakan bahwa undang-undang tersebut telah “memberi TikTok pilihan yang jelas”.
“Pisahkan diri dari perusahaan induk Anda, ByteDance, yang terikat dengan PKT [Partai Komunis Tiongkok], dan tetap beroperasi di Amerika Serikat, atau berpihak pada PKT dan menghadapi konsekuensinya,” katanya. “Pilihan ada di tangan TikTok.”
Para penentang RUU pada Rabu mengutip kekhawatiran tentang kebebasan berbicara dan menyebut langkah tersebut sebagai upaya spontan yang tidak menghasilkan reformasi yang berarti.
“Daripada menargetkan satu perusahaan dalam proses yang terburu-buru dan tertutup, Kongres harus meloloskan perlindungan privasi data yang komprehensif dan melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menginformasikan kepada publik tentang ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh perusahaan-perusahaan ini terhadap keamanan nasional,” Perwakilan Barbara Lee, seorang pendukung progresif, memposting di platform media sosial X.
TikTok mengecam ‘pelarangan’
Sebelum pemungutan suara di DPR, seorang pejabat tinggi keamanan nasional di pemerintahan Biden mengadakan briefing tertutup dengan para legislator untuk membahas TikTok dan implikasi keamanan nasionalnya.
Sementara itu, baik legislator dari Partai Republik maupun Demokrat melaporkan banyaknya telepon dari pengguna TikTok yang menentang undang-undang tersebut.
Beberapa pendukung TikTok, termasuk para pembuat konten terkemuka di platform tersebut, berkumpul di depan Gedung Kongres AS pada Rabu sebelum pemungutan suara. Perusahaan juga mengeluarkan pernyataan yang menentang pemungutan suara tersebut.
“Proses ini bersifat rahasia, dan RUU ini macet karena satu alasan: Ini adalah pelarangan,” kata juru bicara TikTok, Alex Haurek, dalam sebuah pernyataan.
“Kami berharap Senat akan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada, mendengarkan konstituen mereka, dan menyadari dampaknya terhadap ekonomi, tujuh juta usaha kecil, dan 170 juta orang Amerika yang menggunakan layanan kami.” (haninmazaya/arrahmah.id)
