JAKARTA (Arrahmah.com) – Pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami perlawanan politik lewat hak angket DPR, menurut Dahnil Anzar Simanjuntak Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah hal ini ibarat Musa versus Firaun.
“Saya ibaratkan bak perjuangan Musa melawan Firaun. Hanya kepercayaan kepada yang “Maha Kuasa” yang bisa membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) percaya terus bisa dan berani melawan praktik korupsi yang sistematis,” sebutnya, Jumat (28/4/2017).
BacaJuga
Menurut Dahnil korupsi yang massif tersebut digawangi oleh para bandit-bandit politik bagaikan Firaun merasa sangat berkuasa dan bisa melakukan apapun tanpa peduli dengan hukum yang berlaku, “Dan tidak peduli dengan ada yang Maha berkuasa dan mengawasi yakni Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta’ala.
Diketahui, komisi Hukum DPR tmengajukan hak angket terhadap KPK untuk meminta rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani dalam kasus e-KTP dibuka, namun mayoritas fraksi di DPR menolak usulan hak angket yang diajukan itu
Hak angket DPR yang diinisiasi oleh beberapa pihak ini, imbuh Dahnil, adalah praktik politisasi dan tekanan DPR khususnya mereka yang menandatangani angket.
“Karena tidak semua mendukung Hak angket tersebut_ terhadap KPK terkait dengan kasus E-KTP yang melibatkan banyak politisi Senayan itu, bahkan diduga melibatkan Ketua DPR RI Setya Novanto,” katanya.
Dahnil prihatin dengan kondisi KPK saat ini yang diserang dan dirusak dari dalam dan luar, salah satunya melalui hak Angket ini,
“Bila politisi DPR itu peduli dengan agenda perlawanan korupsi dan ingin memperbaiki dan mendukung KPK kenapa mereka tidak buat Hak Angket terhadap polisi atau aparat keamanan lainnya, terkait dengan penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan yang sampai dengan detik ini tidak berhasil diungkap oleh pihak kepolisian, artinya ada sesuatu yang tidak beres dalam penanganan kasus penyerangan terhadap Novel tersebut, tapi kan mereka tidak lakukan bahkan cenderung tidak peduli,” urainya.
Dia berharap publik bergandeng tangan melawan menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.
(azmuttaqin/arrahmah.com)
