RAMALLAH (Arrahmah.id) – “Israel”, yang memungut pajak atas nama Otoritas Palestina (PA), akan menggunakan 100 juta shekel ($29 juta) dari dana PA untuk mengkompensasi korban serangan Palestina, kata Menteri Keuangan “Israel” Bezalel Smotrich.
Jumlah yang akan dipotong adalah dua kali lipat dari jumlah yang biasanya disita setiap bulan — $14,7 juta — dalam langkah pertama sejak Smotrich menjabat.
Smotrich menandatangani perintah untuk mengklaim dana ini, yang biasanya akan ditransfer oleh PA kepada keluarga tahanan dan mereka yang melakukan serangan terhadap pendudukan.
Ini bukan pertama kalinya otoritas “Israel” menyita pendapatan pajak Palestina sebagai “kompensasi” bagi keluarga warga “Israel” yang terbunuh dan terluka dalam operasi Palestina.
Pada 8 Januari, Smotrich memerintahkan penyitaan $40,5 juta dari dana PA sebagai bagian dari sanksi yang dia putuskan untuk dikenakan pada warga Palestina.
Jumlah yang dipotong oleh “Israel” antara 2011 dan 2021 berdasarkan klausul ini mencapai $11 miliar.
Pada 2022 saja, total pemotongan “Israel” secara sepihak dari pendapatan pajak Palestina berjumlah $450 juta.
Seorang pejabat ekonomi senior PA, yang lebih suka anonim, mengatakan kepada Arab News bahwa keputusan “Israel” untuk menggandakan pemotongan akan memperburuk krisis keuangan yang telah diderita PA selama lebih dari setahun.
“Ini adalah upaya yang disengaja untuk melemahkan dan merongrong Otoritas Palestina,” katanya.
“Mengingat kenaikan harga dan peningkatan kewajiban keuangan untuk pegawai sektor publik, pemotongan tambahan akan membuat PA bahkan tidak dapat membayar 80 persen dari gaji bulanan kepada pegawainya, yang akan melemahkan pembentukan keamanan dan mendorong orang untuk mendukung kekerasan terhadap “Israel”,” tambahnya.
Otoritas, katanya, telah melampaui batas yang diizinkan untuk meminjam dari bank-bank Palestina, dan khawatir jika terus meminjam, itu akan menyebabkan guncangan pada sektor perbankan Palestina.
Ahmed Majdalani, Menteri Pembangunan Sosial Palestina, mengatakan kepada Arab News bahwa pemotongan tambahan “Israel” akan berdampak pada sektor swasta serta kemampuan pemerintah Palestina untuk membayar gaji dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat Palestina yang miskin.
“Israel mendorong PA ke jurang ketidakmampuan untuk memenuhi kewajibannya, yang memperburuk situasi Palestina dan melemahkan institusi PA, termasuk dinas keamanan,” katanya.
Sementara itu, pasukan “Israel” telah menangkap 27 warga Palestina di Tepi Barat, sebagian besar dari Ramallah, memindahkan 5 warga Yerusalem ke tahanan administratif selama tiga hingga enam bulan, dan menghancurkan dua rumah di desa Duma, selatan Nablus, di Tepi Barat utara.
Suleiman Dawabsha, kepala dewan desa Duma, mengatakan kepada Arab News bahwa pasukan besar dari tentara “Israel”, disertai dengan buldoser militer, menyerbu wilayah timur desa dan menghancurkan rumah-rumah.
Pada saat yang sama, 15 rumah lagi terancam dibongkar.
Dalam insiden terpisah, seorang pemukim “Israel” menyerang seorang anak dari Hawara, selatan Nablus, dengan semprotan merica.
Pemukim itu menghentikan kendaraan Suleiman Al-Mukhtar di jalan utama kota dan menyemprotkan semprotan merica melalui jendela mobil ke wajah putranya yang berusia 14 tahun, Faisal.
Komisi Perlawanan Tembok dan Permukiman mengatakan pada Januari tahun ini terjadi 150 serangan yang dilakukan oleh pemukim terhadap warga Palestina, termasuk upaya untuk mendirikan enam pos pemukiman baru. Ia menambahkan bahwa 72 serangan dilakukan di Nablus.
Sementara itu, 160 organisasi hak asasi manusia dan kemanusiaan Palestina dan Amerika telah meminta Kongres AS untuk menghentikan pendanaan “pembantaian” yang dilakukan oleh pemerintah “Israel” terhadap rakyat Palestina.
Mereka menekankan perlunya Kongres mengambil tindakan politik segera untuk menghentikan mempersenjatai “Israel” dengan mengakhiri pendanaan militernya.
Amnesti International telah meminta otoritas “Israel” untuk membongkar sistem “apartheid”, yang didukung oleh “pembunuhan di luar hukum” yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, juga mengutuk pelanggaran berat dan berkelanjutan lainnya yang dilakukan oleh otoritas “Israel”, seperti penahanan administratif dan pemindahan tahanan secara paksa.
Dalam pernyataannya, organisasi itu mengatakan otoritas “Israel” mengendalikan hampir setiap aspek kehidupan warga Palestina, “menjadikan mereka mengalami penindasan dan diskriminasi yang tidak adil setiap hari melalui fragmentasi wilayah dan pemisahan hukum.”
Orang-orang di wilayah Palestina yang diduduki diisolasi di daerah kantong, mereka yang tinggal di Jalur Gaza terputus dari seluruh dunia oleh blokade ilegal “Israel”, yang telah menyebabkan krisis kemanusiaan, suatu bentuk hukuman kolektif, kata Amnesti.
Di tempat lain, Hamas mengutuk pembukaan Kedutaan Besar Chad di “Israel” pada Kamis (2/2/2023), menyerukan Chad untuk meninjau kembali keputusannya, yang bertentangan dengan posisi rakyat negara tersebut, yang secara historis mendukung Palestina.
Secara terpisah, Organisasi Islam-Kristen untuk Dukungan Yerusalem dan Kesucian mengecam serangan oleh para pemukim di sebuah gereja di Kota Tua Yerusalem. Hal ini menggambarkan vandalisme gereja sebagai “pelanggaran berbahaya oleh para pemukim terhadap segala sesuatu yang bukan Yahudi di Yerusalem.”
Polisi “Israel” mengatakan pelakunya adalah seorang turis Amerika berusia 40-an yang telah ditangkap. (zarahamala/arrahmah.id)
