JAKARTA (Arrahmah.id) - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menanggapi polemik pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan (AI) di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
Ia menekankan bahwa pembangunan data center perlu memperhitungkan keseimbangan antara kebutuhan komputasi dengan ketersediaan energi dan air bagi masyarakat.
Meutya menyampaikan hal tersebut di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Menurutnya, kebutuhan terhadap infrastruktur komputasi terus berkembang, tetapi pembangunan data center tidak boleh mengganggu kebutuhan dasar masyarakat maupun layanan publik.
"Kalau data center, tentu harus dicari balancing-nya. Jadi kita tentu punya kebutuhan, kemampuan komputasi yang tentu memerlukan data center. Tapi di saat yang bersamaan, tentu kita harus melihat kecukupan energi, tidak boleh kecukupan energi terganggu untuk hal-hal lain, terutama layanan publik," kata Meutya.
"Tidak boleh juga kebutuhan air terganggu," sambungnya.
Menurut Meutya, keseimbangan tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor sebelum suatu lokasi ditetapkan sebagai tempat pembangunan data center. Pemerintah perlu melihat berbagai aspek secara bersamaan, mulai dari kebutuhan komputasi hingga daya dukung wilayah.
Komdigi, kata Meutya, akan memetakan kebutuhan komputasi di Indonesia, termasuk jumlah pengguna internet dan lokasi yang memiliki konektivitas memadai untuk pembangunan pusat data.
"Jadi penentuan titiknya juga harus ditentukan. Ada ketersediaan air atau tidak di situ, ada kebutuhan energi di situ, dan ada sinyalnya tidak di situ yang baik," tutur Meutya.
Ia menegaskan Indonesia tidak perlu membangun data center secara berlebihan tanpa perhitungan kebutuhan dan kesiapan infrastruktur. Penentuan lokasi harus mempertimbangkan kondisi wilayah agar keberadaan pusat data tidak mengganggu kebutuhan masyarakat.
"Penentuan lokasi akan sangat penting, tidak boleh mengganggu kebutuhan air di situ dan juga kebutuhan energi di situ," jelasnya.
"Masyarakat kebutuhannya tidak boleh terganggu, tapi di sisi lain juga kebutuhan komputasinya terpenuhi," pungkas Meutya.
Proyek Data Center AI Jatiluhur Disetop Sementara
Pernyataan Meutya disampaikan setelah pembangunan data center AI milik BDx Data Centers di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, menjadi sorotan. Proyek tersebut memiliki nilai investasi sekitar Rp3,5 triliun.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya menyatakan pembangunan proyek tersebut dihentikan sementara. Penghentian berkaitan dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang disebut belum rampung.
Proyek tersebut dibangun di atas lahan sekitar 8.000 meter persegi dalam kawasan pengembangan seluas 11 hektare.
Fasilitas tahap awal memiliki kapasitas 120 megawatt (MW) dan direncanakan dapat dikembangkan hingga 640 MW. Kebutuhan air pada kapasitas penuh disebut mencapai sekitar 384 liter per detik atau sekitar 33 ribu meter kubik per hari.
Dedi sebelumnya mengatakan sejak awal dirinya turut memastikan persoalan perizinan dan kebutuhan air proyek tersebut.
Ia menyebut pihak PDAM Purwakarta menyampaikan bahwa kebutuhan air data center akan dipenuhi melalui jaringan PDAM.
Dari sisi energi, BDx sebelumnya mengumumkan telah mengamankan 788 MVA daya jaringan untuk kampus AI CGK4 di Jatiluhur sebagai bagian dari pengembangan infrastruktur AI di Indonesia.
Dengan adanya polemik tersebut, pemerintah kini menekankan pentingnya perencanaan lintas sektor dalam menentukan lokasi pusat data.
Kebutuhan komputasi nasional tetap perlu dipenuhi, namun pembangunan infrastruktur digital harus berjalan dengan mempertimbangkan ketersediaan energi, air, konektivitas, serta kebutuhan masyarakat di wilayah sekitar.
(ameera/arrahmah.id)