Oleh Umar Syarifudin (pengamat politik Internasional)
(Arrahmah.com) – Indonesia negeri kaya raya, limpahan kekayaan alam itu belum dapat dinikmati rakyat Indonesia, rakyat di negeri ini justru hidup dalam kondisi yang tertindas dan sengsara. Ada sekian banyak catatan kegagalan kebijakan kapitalisme yang dipraktikkan. Perekonomian Indonesia dijalankan berdasarkan kaedah-kaedah kapitalisme yang telah terbukti gagal. Sebagian para intelektual terus menerus mengklaim bahwa hanya pemerintahan demokratis sajalah yang bisa menyelesaikan masalah-masalah Indonesia termasuk masalah-masalah ekonomi. Namun yang terjadi justru sebaliknya, pemerintah menaikkan harga listrik, dan pajak atas minyak bumi dan produk turunannya, disamping pancabutan subsidi, yang tersisa dari perekonomian Indonesia tidak stabil.
Kapitalisme mengeksploitasi sumber daya Negara-negara berkembang seperti Indonesia selama tahun-tahun yang penuh tantangan sementara jumlah yang banyak di negara-negara miskin hidup dalam kemiskinan absolut. Jutaan secara rutin meninggal karena penyakit yang dapat diobati seperti kolera dan malaria. Resesi besar di negara maju beberapa tahun lalu tidak membuat situasi lebih baik di negara berkembang. Kapitalisme gagal mengangkat sebagian besar negara berkembang keluar dari kemiskinan. Tiap resesi di barat, negara berkembang kembali menderita kesengsaraan dengan mengadopsi model pertumbuhan ekonomi kapitalisme. Dunia yang sedang berkembang, termasuk Indonesia perlu belajar dari kesalahan masa lalu dan meninggalkan kapitalisme.
Utang Luar negeri, investasi asing dan liberalisasi kebijakan multisektor mencegah Indonesia muncul sebagai kekuatan ekonomi yang kuat dan AS masih berencana untuk mengamankan pengarunya di sini. Terbukti dari hulu ke hilir sektor energi Indonesia dijajah Asing dan untuk kepentingan asing (kapitalis). Ketika penguasa agresif mengobral sumber energi Negara kepada para investor asing. Hal ini akan semakin memperbudak negeri kepada asing, serta tidak akan mampu menjadi ekonomi raksasa dunia selama berada dalam kungkungan sistem demokrasi, para pemimpin diktator, penerapan sistem kapitalisme dan kepatuhan pada lembaga kolonial seperti IMF dan Bank Dunia.
Masalah mendasar negeri ini bahwa ekonominya didominasi oleh sektor keuangan, dengan mesin penggerak industri perbankan yang rentan. Masalahnya di sini adalah industri keuangan tidak hanya mendominasi ekonomi, tapi juga mendikte politik. Pengaruh industri ini mencapai parlemen dan pemerintah yang menciptakan kepentingan pribadi yang kuat, yang melindungi sektor yang sakit dan cacat. Isu berputar hanya seputar adalah peran pertumbuhan ekonomi dalam perekonomian. Kapitalisme memacu pertumbuhan ekonomi hingga mendorong utang. Gelembung buatan ini akhirnya kehabisan tenaga dan meledak.
Ada lebih dari 76 UU yang draft-nya diberikan dari pihak asing, seperti UU Migas, UU PM, UU Kelistrikan, UU SDA, UU Perbankan dan sejenisnya yang jelas-jelas telah meliberalisasi sektor-sektor vital di Indonesia. Dari fakta-fakta inilah kita menyebut bahwa negeri ini juga sedang dalam ancaman neoimperialisme. Oleh karena itu, neoimperialisme dapat kita katakan sebagai penjajahan cara baru yang ditempuh oleh negara kapitalis untuk tetap menguasai dan menghisap negara lain.
Sistem dan kebijakan yang radikal kapitalisme berdampak sangat buruk bagi rakyat. Dampak nasional diantaranya ; tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, kerusakan moral, korupsi yang makin menjadi-jadi dan kriminalitas yang kian merajalela. Banyaknya pejabat dan anggota legislatif yang menjadi tersangka korupsi menjadi bukti sangat nyata perilaku mereka yang menghalalkan segala cara guna mengembalikan investasi politiknya. Eksploitasi sumberdaya alam di negeri ini secara brutal juga menunjukkan bagaimana para pemimpin negeri ini telah gelap mata dalam memperdagangkan kewenangannya. Mereka membiarkan kekayaan alam yang semestinya untuk kesejahteraan rakyat itu dihisap oleh perusahaan swasta maupun asing. Kenyataan buruk itu makin diperparah oleh kebijakan-kebijakan yang zalim seperti kenaikan harga BBM, elpiji, tarif listrik, dan lain-lain.
Selanjutnya, rakyat Indonesia termasuk masyarakat di seluruh dunia yang terpesona oleh kecemerlangan kapitalisme, sekarang melihat system dan ajaran itu penuh kemuakan. Semangat kebijakan kapitalis mungkin masih bersinar dan memberi panas bagi pemerintah untuk saat ini. Sama seperti kebebasan dan demokrasi telah dirusak oleh Amerika melalui penampakan kejahatan yang luar biasa, dan kapitalisme pasar bebas telah dirusak oleh kehancuran keuangan ini.
Sekarang masyarakat panas dan resah, mencari alternatif. Masyarakat sekarang mencari kepemimpinan. Hanya dalam Islam ada alternatif seperti itu. Karena Islam memiliki sebuah sistem, yang dicoba dan diuji selama berabad-abad yang memiliki pilar tertentu yang menjadikannya bukan hanya sebuah sistem yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi namun juga untuk berbagi pertumbuhan itu secara lebih adil – sesuatu yang secara nyata gagal dilakukan oleh kapitalisme. Adalah kewajiban bagi kaum Muslim untuk membangun sistem Islam, untuk mewujudkan serta memimpin perubahan tersebut dan untuk memberikan alternatif yang akan berakhir, tidak hanya siklus ledakan dan gelembung ekonomi Negara-negara yang mengadopsi kapitalisme yang tak terelakkan, namun juga kesenjangan yang sulit antara orang kaya Dan miskin – kesengsaraan yang hampir gagal ditangani oleh kapitalisme saat ia mendominasi dunia. Saatnya kebijakan radikal kapitalisme di Indonesia dan seluruh dunia diakhiri!
(*/arrahmah.com)
