WASHINGTON (Arrahmah.id) – Presiden AS Donald Trump telah mengundang Perdana Menteri ‘Israel’ Benjamin Netanyahu untuk menjadi pejabat asing pertama yang mengunjungi Gedung Putih.
Undangan tersebut datang saat utusan Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, melakukan perjalanan ke wilayah tersebut.
Times of Israel melaporkan, mengutip KAN, bahwa Witkoff bertemu pejabat Saudi dan Palestina di Riyadh pada Rabu (29/1/2025).
Surat kabar itu mengatakan bahwa Witkoff mengunjungi Jalur Gaza pada Rabu pagi (29/1) dan menambahkan bahwa ia akan bertemu dengan pejabat ‘Israel’ nanti.
TRUMPS FORMAL INVITATION TO NETANYAHU
Trump "looks forward to discussing how WE can bring peace to Israel and its neighbours and efforts to counter OUR shared adversaries."
He concludes, "It will be my honour to host you as my FIRST foreign leader during my second term." pic.twitter.com/5WON2opNAj
— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) January 29, 2025
Musuh Bersama
Surat Trump kepada Netanyahu, tertanggal 28 Januari, mengundang perdana menteri untuk berkunjung “pekan depan” guna membahas “bagaimana kita dapat membawa perdamaian ke ‘Israel’ dan negara-negara tetangganya, dan upaya untuk melawan musuh bersama kita.”
“Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menjamu Anda sebagai pemimpin asing pertama saya selama masa jabatan kedua saya,” imbuh surat tersebut.
Tahun lalu, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan menteri pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Jalur Gaza. Dugaan kejahatan perang mereka dilaporkan termasuk penggunaan kelaparan sebagai senjata perang dan melakukan tindakan seperti pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya.
Pernyataan Trump tentang Gaza Dikecam
Pekan lalu, Trump dikecam karena mengusulkan agar Yordania dan Mesir menerima warga Palestina dari Gaza untuk “membersihkan” wilayah kantong tersebut.
Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengatakan pembicaraan tentang “tanah air alternatif” bagi Palestina “tidak dapat diterima.”
“Kami tidak menerimanya, kami belum menerimanya, dan kami akan terus menghadapinya dengan segala kemampuan kami,” kata Safadi kepada parlemen Yordania pada Senin (27/1).
Mengutip perkataan Raja Abdullah II, Safadi berkata: “Yordania adalah untuk rakyat Yordania, Palestina adalah untuk rakyat Palestina, dan solusi masalah Palestina ada di tanah Palestina.”
Trump mengatakan kepada wartawan di Air Force One pada Sabtu (25/1) bahwa “Saya ingin Mesir menerima orang, dan saya ingin Yordania menerima orang,” menurut AFP.
Ia melanjutkan: “Anda berbicara tentang sekitar satu setengah juta orang, kami hanya membersihkan seluruh tempat itu.”
Kementerian Luar Negeri Mesir juga menolak segala bentuk “depopulasi” di Gaza. Dalam sebuah pernyataan pada Ahad (26/1), Mesir “menolak segala bentuk pelanggaran terhadap hak-hak yang tidak dapat dicabut tersebut, baik melalui pemukiman atau aneksasi tanah, atau melalui depopulasi penduduk di tanah tersebut melalui pemindahan penduduk, atau mendorong pemindahan atau pengusiran warga Palestina dari tanah mereka, baik sementara maupun jangka panjang.”
Penolakan Hamas
Hamas menyatakan bahwa rakyat Palestina “dengan tegas menolak rencana apa pun untuk menggusur atau mengusir mereka dari tanah mereka.”
“Kami menyerukan kepada pemerintah AS untuk membatalkan proposal-proposal yang sejalan dengan skema-skema ‘Israel’ dan bertentangan dengan hak-hak dan keinginan bebas rakyat kami,” kata gerakan itu dalam sebuah pernyataan pada Ahad (26/1).
Sejak Senin (27/1), sekitar satu juta warga Palestina yang mengungsi telah melakukan perjalanan pulang ke wilayah utara daerah kantong yang terkepung, berdasarkan perjanjian gencatan senjata dengan ‘Israel’.
Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, 47.417 warga Palestina telah tewas, dan 111.571 terluka dalam genosida ‘Israel’ di Gaza yang dimulai pada 7 Oktober 2023.
Jumlah korban diperkirakan akan terus meningkat, dengan sedikitnya 11.000 orang masih hilang, diduga tewas di bawah reruntuhan rumah mereka di Gaza. (zarahamala/arrahmah.id)
