RAMALLAH (Arrahmah.id) – Prospek Benjamin Netanyahu dari partai sayap kanan kembali berkuasa sebagai perdana menteri “Israel” telah memicu kekhawatiran di antara warga Palestina bahwa hal ini bisa menjadi awal dari eskalasi konflik mereka dengan “Israel”.
Lebih dari 100 warga Palestina dari Tepi Barat yang diduduki “Israel” telah dibunuh oleh pasukan “Israel” tahun ini.
BacaJuga
Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengatakan kebangkitan partai-partai sayap kanan adalah “hasil alami dari tumbuhnya ekstremisme dan rasisme dalam masyarakat “Israel”, yang telah diderita rakyat Palestina selama bertahun-tahun.”
Tetapi orang-orang Palestina “tidak akan menghentikan perjuangan sah mereka untuk mengakhiri pendudukan, mendapatkan kebebasan dan mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya terlepas dari siapapun pemenang dalam pemilu “Israel”.”
Dia menambahkan: “Perbedaan antara pihak-pihak “Israel” layaknya perbedaan antara Pepsi-Cola dan Coca-Cola.
“Kami tidak pernah berharap bahwa kotak suara dalam pemilu “Israel” akan menghasilkan mitra untuk perdamaian, mengingat kebijakan dan praktik agresif yang diderita rakyat kami, yang tidak memberi bobot pada keputusan dan hukum internasional.
“Hasil pemilu “Israel” menegaskan bahwa kami tidak memiliki mitra di “Israel” untuk perdamaian dan bahwa komunitas internasional harus memikul tanggung jawabnya untuk menerapkan resolusi internasional dan melindungi rakyat kami setelah bangkitnya partai-partai rasis untuk berkuasa di “Israel”.”
Pemerintahan Palestina selalu mendukung dan memelihara hubungan dengan partai-partai sayap kiri “Israel” dengan harapan dimulainya kembali pembicaraan damai.
Ahmed Al-Deek, seorang penasihat menteri luar negeri Palestina untuk urusan politik, mengatakan kepada Arab News: “Kami akan menentukan posisi pada koalisi “Israel” yang akan datang berdasarkan kebijakan dan sikapnya terhadap masalah Palestina.
“Kami memandang dengan sangat serius munculnya fasisme “Israel” yang diwakili oleh Ben Gvir dan Smotrich, dan kami menganggapnya sebagai salah satu ekspresi dari krisis mendalam yang dialami “Israel” sebagai akibat dari kelanjutan pendudukan dan pembentukan rezim apartheid di wilayah Palestina.”
Anggota parlemen Israel Itamar Ben-Gvir menyebut rekan-rekan Arabnya sebagai “teroris” dan menganjurkan untuk mendeportasi lawan politiknya. Di masa mudanya, pandangannya sangat ekstrim sehingga tentara melarangnya dari wajib militer.
Bezalel Yoel Smotrich adalah politisi sayap kanan radikal yang juga pemimpin partai Religious Zionist dan sebelumnya menjabat sebagai anggota Knesset untuk Yamina.
Hamas, yang memerintah Gaza, memiliki posisi yang sama dengan Fatah Presiden Mahmoud Abbas dalam jajak pendapat “Israel”.
Pejabat Hamas Bassim Naiem mengatakan kepada Arab News bahwa hasil pemilu menunjukkan “wajah “Israel” yang sebenarnya.”
Mustafa Barghouti, sekretaris jenderal Inisiatif Nasional Palestina, mengatakan pemilihan itu tidak akan mengubah apa pun karena berlangsung antara dua kelompok sayap kanan ekstremis dan tanpa adanya kamp perdamaian sejati.
Dia menambahkan bahwa hal yang paling meresahkan adalah bahwa partai fasis kriminal yang dipimpin oleh Smotrich dan Ben-Gvir mungkin mendapatkan tempat ketiga, menunjukkan tingkat keturunan masyarakat kolonial “Israel” terhadap ekstremisme rasial dan doktrin pembersihan etnis dan apartheid.
Al-Deek mengatakan: “Tidak ada kekuatan di dunia yang mampu membatalkan kehadiran rakyat Palestina di tanah air mereka, dan mereka akan terus berjuang dengan segala cara untuk menghadapi pendudukan sampai standar ganda dalam standar internasional musnah.”
Orang-orang Palestina juga marah mengingat kenyataan bahwa penjajah mereka telah mengadakan lima pemilu dalam waktu kurang dari empat tahun sementara mereka tidak mengadakan apapun sejak 2006.
Amer Hamdan, seorang aktivis hukum dari Nablus, mengatakan di Facebook: “Bagaimana perasaan kita tentang diri kita sendiri ketika kita melihat jutaan warga “Israel” pergi ke tempat pemungutan suara sementara kita tidak dapat memilih siapa yang mewakili kita, baik di Tepi Barat maupun di Jalur Gaza?”
Warga Palestina lainnya berkomentar dengan sinis: “Pemilu itu untuk memilih yang terbaik, dan selama yang terbaik saat ini memerintah kita, apa perlunya pemilu?”
Yang lain berkata: “Kita tidak membutuhkan demokrasi, kita memiliki pemerintahan yang sempurna, tetapi masalahnya adalah bahwa orang-orang tidak dapat memahaminya dengan benar.”
Komentar lain berbunyi: “Mereka (Fatah dan Hamas) membaginya. Tepi Barat untuk Otoritas Palestina, dan Gaza untuk Hamas, dan masing-masing pihak puas dengan bagiannya.” (zarahamala/arrahmah.id)
