JAKARTA(Arrahmah.com) – PKS menyatakan menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM lewat sejumlah spanduk yang terpampang di sejumlah tempat di Jakarta dan kota-kota di sekitarnya. Salah satunya bahkan terpampang di depan kantor DPP PKS di Jl. TB Simatupang, Jakarta Selatan.
Namun PKS dinilai telah mengkhianati koalisi parpol yang tergabung dalam Setgab pendukung pemerintah. Pengamat politik Gungun Heryanto, menilai PKS telah melakukan standar ganda terhadap hubungan koalisi di setgab, “Seharusnya konsistensi ditunjukkan oleh PKS misalnya kalau dia tidak bisa lagi satu frame atau satu posisi dalam konteks public policy,apalagi public policy yang bersebrangan itu banyak misalnya, seharusnya PKS kemudian secara gentle berada di luar kekuasaan.” Katanya kepada metrotv.
PKS tidak takut dikeluarkan dari setgab koalisi karena menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM.
Sementara itu Mahfudz Sidiq, wasekjen PKS, berkomentar “Kita Cuma menghindari jangan sampai stempel koalisi itu hanya dipaksakan untuk menarik, untuk memaksa semua partai dalam koalisi ikut dalam satu suara partai saja.”
Bukan kali ini saja PKS mengambil sikap yang berbeda dengan rekan koalisi yang tergabung di setgab. Ketika pemerintah berencana menaikkan harga BBM di tahun 2012 PKS juga tidak mendukung bahkan belum lama ini sempat muncul ancaman PKS akan keluar dari setgab karena setgab dinilai tidak efektif dan hanya menguntungkan parpol tertentu.
(azmuttaqin/arrahmah.com)
