JAKARTA (Arrahmah.id) - Kebijakan Work From Home (WFH) yang kembali digulirkan pemerintah sebagai solusi ganda—mengatasi polusi sekaligus menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM)—menuai kritik tajam dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla.
Dalam pernyataannya di kawasan Senayan, JK menilai bahwa logika pemerintah dalam mengaitkan WFH dengan penghematan BBM merupakan kekeliruan mendasar.
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak menyentuh akar persoalan utama dalam sistem energi nasional.
Menurut JK, aktivitas kerja modern di perkantoran saat ini tidak bergantung langsung pada BBM, melainkan pada energi listrik.
Sementara itu, sebagian besar pasokan listrik di wilayah seperti Jakarta dan Jawa Barat masih berasal dari pembangkit berbasis batu bara, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap.
“WFH itu ingin menghemat energi, tapi di kantor energi yang dipakai adalah listrik, seperti lampu dan AC. Sementara listrik kita sebagian besar masih dari batu bara,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kebijakan WFH memang dapat mengurangi mobilitas kendaraan secara parsial. Namun, pengurangan tersebut tidak serta-merta menurunkan konsumsi energi secara signifikan, karena beban energi hanya berpindah dari gedung perkantoran ke rumah tangga.
JK menilai terjadi miskonsepsi dalam pendekatan kebijakan. Pemerintah dinilai terlalu fokus pada aspek mobilitas, seperti pengurangan kemacetan, sementara akar masalah justru terletak pada sumber energi yang masih didominasi bahan bakar fosil.
Di sisi lain, pemerintah tetap optimistis bahwa WFH mampu menekan konsumsi BBM, dengan asumsi berkurangnya kemacetan akan mengurangi pembakaran bahan bakar di jalan.
Namun, menurut JK, pendekatan tersebut bersifat superfisial karena tidak mempertimbangkan keseluruhan sistem energi.
Sejumlah riset global juga menunjukkan bahwa efektivitas WFH dalam menghemat energi tidak selalu signifikan. Salah satunya adalah fenomena “rebound effect”, di mana pengurangan penggunaan BBM untuk perjalanan kerja justru diimbangi dengan peningkatan aktivitas lain yang tetap menggunakan kendaraan.
Selain itu, dari sisi efisiensi energi, penggunaan satu sistem pendingin ruangan (AC) terpusat di kantor dinilai jauh lebih efisien dibandingkan penggunaan puluhan unit AC secara terpisah di rumah masing-masing pekerja selama WFH.
Kondisi ini diperkuat oleh fakta bahwa bauran energi listrik di Indonesia, khususnya di Jawa-Bali, masih didominasi batu bara dengan porsi lebih dari 60 persen.
Artinya, kebijakan WFH tidak benar-benar mengurangi penggunaan energi fosil, melainkan hanya menggeser titik konsumsi dari kendaraan ke pembangkit listrik.
Menanggapi hal tersebut, JK mendorong pemerintah untuk mengambil langkah yang lebih struktural. Ia menilai penguatan transportasi publik massal menjadi solusi yang lebih efektif dalam menekan konsumsi BBM tanpa mengorbankan produktivitas.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya percepatan transisi energi menuju sumber energi terbarukan. Selama ketergantungan terhadap batu bara masih tinggi, upaya penghematan energi di sektor lain akan sulit memberikan dampak signifikan.
Beberapa solusi alternatif yang disoroti antara lain pengembangan transportasi publik terintegrasi, penggunaan moda transportasi ramah lingkungan untuk jarak pendek (micro-mobility), hingga pemanfaatan energi surya melalui pemasangan panel di gedung-gedung pemerintah dan fasilitas publik.
Kritik Jusuf Kalla ini menjadi pengingat bahwa efisiensi energi nasional tidak dapat dicapai hanya dengan mengubah pola kerja.
Tanpa perbaikan sistem transportasi dan reformasi sektor energi, kebijakan WFH berpotensi menjadi solusi semu yang hanya memindahkan beban dari jalan raya ke rumah tangga masyarakat.
(ameera/arrahmah.id)