![Sudan setuju pada Januari 2021 untuk menormalisasi hubungan dengan “Israel”, tetapi hubungan itu tidak pernah diresmikan. [Mahmoud Hjaj/Anadolu Agency via Getty]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2023/02/sudan.jpg?fit=1155%2C650&ssl=1)
KHARTOUM (Arrahmah.id) – Oposisi Sudan dan kelompok masyarakat sipil mengutuk keputusan pemerintah sementara yang dipimpin militer untuk melanjutkan normalisasi hubungan dengan “Israel”.
Mereka marah setelah menteri luar negeri “Israel” Eli Cohen mengunjungi Khartoum pada Kamis (2/2/2023), bertemu dengan Menlu Sudan Ali al-Sadiq dan penguasa militer Abdel Fattah al-Burhan, untuk membahas formalisasi hubungan.
Beberapa partai oposisi mengatakan bahwa mereka menolak kunjungan dan normalisasi dengan “Israel” sehubungan dengan penganiayaan brutal Tel Aviv terhadap warga Palestina.
The Popular Forces to Resist Normalisation Sudan, sebuah payung organisasi politik dan masyarakat sipil, mengatakan langkah menuju normalisasi sangat tidak pantas mengingat kampanye mematikan “Israel” di Tepi Barat yang diduduki, dengan puluhan warga Palestina terbunuh sejak awal 2023.
Ia juga menuduh “Israel” ikut campur dalam urusan internal Sudan.
Sudan setuju pada Januari 2021 untuk menormalisasi hubungan dengan “Israel” —tetapi hubungan itu tidak pernah diformalkan.
Lebih dari dua tahun kemudian, setelah pertemuan Cohen dengan Sadiq, kementerian luar negeri Sudan mengatakan kedua negara telah “sepakat untuk bergerak maju menuju normalisasi hubungan”.
Jenderal Burhan berkuasa pada Oktober 2021, ketika dia memimpin kudeta militer untuk menggulingkan pemerintahan transisi sipil. Tanggal pemilihan demokratis di Sudan belum ditetapkan.
Kelompok oposisi yang marah dengan kunjungan Cohen mempertanyakan bagaimana pemerintah sementara dapat melanjutkan normalisasi.
Kamal Omar, sekretaris politik Partai Kongres Rakyat, mengatakan: “Pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Burhan tidak dipilih, dan dewan militer saat ini adalah sebuah kudeta dan tidak memiliki kapasitas untuk membuat kesepakatan atau mengambil sikap politik.”
Tiga negara Arab – Bahrain, Maroko, dan UEA – menandatangani Abraham Accords untuk menormalisasi hubungan dengan “Israel” pada 2020.
Palestina mengatakan normalisasi dengan “Israel” adalah pengkhianatan terhadap tujuan mereka.
Pelukan para pemimpin Arab terhadap pejabat “Israel” telah mendapat kritik yang sangat keras sejak pemerintah sayap kanan yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu berkuasa pada akhir 2022.
Netanyahu termasuk tokoh ekstrim kanan yang telah menghasut kekerasan terhadap warga Palestina.
“Israel” telah dituduh memicu konflik antara Sudan dan negara tetangga Sudan Selatan, termasuk dengan memasok senjata. (zarahamala/arrahmah.id)
