Memuat...

KPK Sambut UU Perampasan Aset, Soroti Empat Delik Korupsi

Ameera
Kamis, 19 November 2026 / 10 Jumadilakhir 1448 21:49
KPK Sambut UU Perampasan Aset, Soroti Empat Delik Korupsi
KPK Sambut UU Perampasan Aset, Soroti Empat Delik Korupsi

JAKARTA (Arrahmah.id) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang oleh DPR RI.

KPK menilai penguatan regulasi tersebut sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi, terutama dalam upaya memulihkan kerugian keuangan negara.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, sebagai lembaga penegak hukum, KPK akan mematuhi dan menjalankan setiap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, perampasan aset menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pemulihan aset hasil kejahatan.

"Yang pertama, KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, KPK sebagai pelaksana undang-undang. Dan tentunya perampasan aset ini selaras dengan semangat pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK," tutur Budi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Dorong Perbaikan Sistem

Budi menjelaskan, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memberikan efek jera kepada pelaku melalui proses penegakan hukum.

Menurutnya, penindakan yang dilakukan KPK juga harus mendorong perbaikan sistem sehingga berbagai celah yang memungkinkan terjadinya korupsi dapat ditutup.

Dengan demikian, penanganan perkara tidak hanya menyelesaikan kasus yang sedang berjalan, tetapi juga mencegah munculnya pelaku baru dengan modus serupa.

"Dan bahkan lebih dari itu, pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK khususnya pada aspek penindakan ini ujungnya juga mendorong upaya-upaya korektif. Dengan upaya-upaya korektif itulah kemudian kita bisa menutup adanya celah-celah yang bisa menciptakan para pelaku baru untuk melakukan modus serupa," ujarnya.

Budi menambahkan, setiap penindakan perkara korupsi juga diharapkan menjadi sarana edukasi bagi masyarakat.

Meski demikian, KPK menilai penguatan pemberantasan korupsi tidak hanya dapat dilakukan melalui instrumen perampasan dan pemulihan aset. Masih terdapat sejumlah terobosan hukum lain yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan pembentuk undang-undang.

Salah satunya adalah kriminalisasi empat jenis tindak pidana yang telah diatur dalam konsensus Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), tetapi belum dikriminalisasi secara khusus dalam sistem hukum Indonesia.

Keempat delik tersebut meliputi illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak sah, trading in influencebatau perdagangan pengaruh, suap di sektor swasta (bribery in the private sector), serta suap kepada pejabat publik asing (foreign bribery).

"Termasuk soal kriminalisasi terhadap delik-delik yang sudah diatur dalam konsensus UNCAC seperti illicit enrichment, kemudian trading in influence, kemudian suap di sektor swasta, dan juga suap kepada pejabat asing atau foreign bribery. Empat delik yang belum dikriminalisasi dalam sistem hukum di Indonesia ini juga menjadi diskursus yang menarik untuk kemudian ke depan menjadi poin-poin penguatan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia," jelas Budi.

KPK Pelajari Ketentuan UU Perampasan Aset

Terkait ketentuan dalam UU Perampasan Aset yang mengatur peran KPK, Budi mengatakan pihaknya akan mempelajari dan menganalisis setiap pasal.

KPK akan mengidentifikasi ketentuan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga antirasuah tersebut.

"KPK nanti akan mempelajari dan menganalisis setiap pasal mana yang kemudian punya irisan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi yang KPK lakukan," tuturnya.

Budi menjelaskan, selama ini KPK telah melakukan upaya pemulihan aset melalui penyitaan barang-barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Barang-barang tersebut kemudian dapat menjadi alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Apabila perkara telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dan hakim memutuskan pembayaran uang pengganti, aset yang sebelumnya disita penyidik dapat dirampas untuk negara sesuai putusan pengadilan.

Selanjutnya, aset tersebut dapat dilelang dan hasilnya digunakan untuk memenuhi pembayaran uang pengganti dari terpidana korupsi.

"Dan ketika suatu perkara itu sudah inkrah, ada putusan untuk pembayaran uang pengganti, maka barang-barang yang sudah disita pada tahap penyidikan kemudian diputuskan untuk dirampas menjadi milik negara. Ini juga nantinya bisa dilakukan lelang, sehingga dari hasil lelang itulah untuk menutup atau untuk membayar uang pengganti dari para narapidana," ungkapnya.

Selain melalui penyitaan dan perampasan aset, KPK juga dapat menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) apabila ditemukan indikasi penyembunyian atau pengalihan hasil kejahatan korupsi.

Budi menegaskan, penanganan perkara oleh KPK tidak selalu berhenti pada tindak pidana korupsi sebagai kejahatan asal. Jika ditemukan unsur pencucian uang, penyidik dapat mengembangkan perkara dengan menggunakan ketentuan TPPU untuk menelusuri aliran dana dan penyamaran aset hasil kejahatan.

"KPK sering kali tidak berhenti dengan pengenaan TPK saja, tindak pidana korupsi saja, tapi kemudian jika memang ada unsur-unsur penyembunyian, pengalihbentukan hasil dari tindak pidana korupsi, KPK juga tidak segan untuk masuk menggunakan pasal TPPU," kata Budi.

Melalui penguatan instrumen hukum tersebut, KPK berharap pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga mampu memulihkan aset negara dan menutup celah terjadinya tindak pidana korupsi di masa mendatang.

(ameera/arrahmah.id)