JAKARTA (Arrahmah.id) — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa program pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memiliki peran strategis dalam menekan angka putus sekolah di Indonesia.
Bahkan, menurutnya, tidak sedikit anggota legislatif yang merupakan lulusan Paket C, jalur pendidikan setara SMA di luar sistem sekolah formal.
“Paling banyak itu Paket C. Banyak anggota dewan yang juga lulusan Paket C,” ujar Mu’ti saat rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Selasa (21/1/2026).
Pernyataan tersebut sontak disambut tawa para peserta rapat.
Mu’ti menjelaskan, tingginya angka masyarakat yang tidak bersekolah di Indonesia tidak semata disebabkan oleh faktor ekonomi.
Ia menyoroti adanya faktor kultural dan geografis yang turut memengaruhi, seperti praktik pernikahan usia dini serta keterbatasan akses pendidikan di wilayah-wilayah tertentu.
Karena itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berencana memperluas layanan pendidikan nonformal melalui PKBM, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Penguatan akan difokuskan pada program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C, serta berbagai kursus keterampilan.
Sebagai contoh, Mu’ti mengungkapkan hasil kunjungannya ke sebuah PKBM di Majalengka, Jawa Barat, yang memiliki lebih dari 300 peserta didik.
“Pesertanya ratusan, dan yang paling banyak justru Paket C,” katanya.
Temuan tersebut, menurut Mu’ti, menunjukkan bahwa pendidikan kesetaraan menjadi pilihan realistis bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses sekolah formal.
Meski demikian, Mu’ti menegaskan pentingnya penataan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan PKBM.
Hal ini mengingat seluruh peserta program kesetaraan menerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dari pemerintah.
Ia menekankan bahwa tidak boleh ada penyimpangan, baik secara administrasi maupun akademik.
“Kami pastikan tidak boleh ada yang lompat-lompat. Paket C lulus dulu, Paket B menyusul. Itu tidak boleh terjadi lagi,” ujar Mu’ti, menekankan pentingnya kelulusan sesuai jenjang pendidikan.
Lebih lanjut, Mu’ti menyatakan bahwa penguatan PKBM merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menurunkan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan rata-rata lama belajar masyarakat.
Saat ini, Kemendikdasmen telah memiliki direktorat khusus yang menangani pendidikan informal dan nonformal.
“Ini cara yang kami lakukan agar angka putus sekolah bisa dikurangi dan angka lama belajar bisa kita tingkatkan,” pungkasnya.
(ameera/arrahmah.id)