JAKARTA (Arrahmah.id) — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai tidak perlu bereaksi secara berlebihan terhadap berbagai usulan kebijakan yang datang dari pihak luar, termasuk dari tokoh nasional seperti mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK).
Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, yang menilai bahwa perbedaan pandangan dalam isu kebijakan publik merupakan hal yang wajar dalam dinamika politik.
Menurutnya, pemerintah tidak perlu terburu-buru menanggapi secara reaktif setiap pernyataan yang muncul di ruang publik, terutama jika masih berada pada level kritik atau perbedaan pendapat.
“Jika hanya perbedaan sikap, misalnya antara pandangan Menteri Keuangan dengan JK soal keuangan negara, maupun dalam isu energi dengan menteri-menteri terkait, pemerintah tidak perlu reaktif,” ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Ahad (12/4/2026).
Efriza menekankan bahwa pemerintah sebaiknya tetap fokus pada arah kebijakan yang telah ditetapkan, tanpa mudah terpengaruh oleh opini atau masukan dari luar yang belum tentu menjadi bagian dari keputusan resmi negara.
Hal ini penting untuk menghindari terjadinya kebingungan di tengah masyarakat akibat simpang siur informasi.
Menurutnya, selama kritik atau pandangan dari pihak luar tidak mengganggu implementasi kebijakan yang sedang berjalan, maka pemerintah cukup menanggapinya dengan penegasan kembali arah kebijakan yang sudah diputuskan oleh presiden.
“Karena seperti pernyataannya JK terhadap kebijakan pemerintah masih berada pada tataran mengkritisi semata, dan tidak mengganggu implementasi maupun keputusan dan kebijakan pemerintah,” tuturnya.
Efriza juga menyarankan agar pemerintah cukup memberikan klarifikasi atau penegasan sikap resmi apabila diperlukan, misalnya terkait isu-isu strategis seperti harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebijakan fiskal.
“Cukup dengan merespons berupa penegasan garis kebijakan oleh presiden, seperti Presiden menjamin BBM tidak akan naik sampai akhir tahun 2026 dan tidak akan terjadinya penebalan utang negara misalnya,” tambahnya.
Dengan demikian, menurut Efriza, stabilitas komunikasi publik dan kejelasan arah kebijakan pemerintah menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta menghindari kegaduhan politik yang tidak perlu.
(ameera/arrahmah.id)