Memuat...

Siapa Sebenarnya yang Membiayai Senjata ‘Israel’?

Samir Musa
Ahad, 12 April 2026 / 24 Syawal 1447 15:50
Siapa Sebenarnya yang Membiayai Senjata ‘Israel’?
Amerika Serikat mengirimkan senjata senilai miliaran dolar ke “Israel” selama perangnya dengan Gaza dan Iran (Agence France-Presse / AFP).

WASHINGTON (Arrahmah.id) — Lebih dari 300 miliar dolar bantuan dari Amerika Serikat telah mengalir kepada “Israel” sejak era pasca Perang Dunia II, mencakup bantuan militer dan ekonomi. Angka ini menjadikan Tel Aviv sebagai penerima akumulatif terbesar bantuan luar negeri AS dalam sejarah modern, meski tanpa adanya perjanjian pertahanan formal seperti yang dimiliki Washington dengan sekutu di NATO atau Jepang.

Dilansir dari Al Jazeera, hubungan strategis ini berakar sejak dekade 1960-an, ketika Presiden AS saat itu John F. Kennedy pada 1962 menyetujui penjualan sistem rudal pertahanan kepada “Israel”. Langkah ini disebut sebagai pelanggaran terhadap pembatasan tidak resmi yang sebelumnya menghambat penjualan senjata ofensif utama ke Tel Aviv.

Pada masa itu, kebijakan Washington juga dipengaruhi oleh upaya menyeimbangkan pengaruh senjata Uni Soviet yang mengalir ke “Israel”. Namun, bantuan tersebut awalnya berbentuk pinjaman berbunga, bukan hibah penuh seperti yang berkembang kemudian.

Titik balik terjadi pada 1973 saat perang Oktober. Perdana Menteri Golda Meir meminta bantuan darurat setelah Perang Youm kippur 1973  mengguncang posisi militer “Israel”. Presiden AS saat itu, Richard Nixon, menyetujui paket darurat senilai 2,2 miliar dolar, termasuk pengiriman besar-besaran peralatan militer. Setelah perang, sebagian bantuan bahkan diubah menjadi hibah tanpa pengembalian.

Dana dari Pajak Warga AS

Pada 1980-an, perubahan besar terjadi ketika inflasi ekstrem di “Israel” mencapai 400 persen. Di masa Presiden Ronald Reagan, bantuan militer AS mulai sepenuhnya dialihkan menjadi hibah yang tidak perlu dibayar kembali.

Sejak 1976, Washington juga menginstitusionalisasi bantuan melalui program Foreign Military Financing, yang didanai dari pajak warga Amerika Serikat dan pada dasarnya harus digunakan untuk pembelian produk militer AS.

Namun “Israel” memperoleh perlakuan khusus yang tidak diberikan kepada negara lain, termasuk izin untuk menggunakan sekitar 26,3 persen dana bantuan di dalam negeri untuk pengembangan industri militernya sendiri. Selain itu, Tel Aviv juga dapat melakukan kesepakatan besar seperti pembelian jet F-35 dengan jaminan pembiayaan dari bantuan AS di masa depan.

Memasuki era 1990-an, kedua pihak membangun mekanisme memorandum of understanding jangka panjang selama 10 tahun. Dimulai pada 1999 di era Bill Clinton dengan paket 21,3 miliar dolar, kemudian meningkat menjadi 30 miliar dolar pada era Barack Obama, dan mencapai 38 miliar dolar (sekitar 3,8 miliar dolar per tahun) dalam kesepakatan yang berlaku hingga 2028.

Sejak pecahnya perang di Gaza pada 2023, Kongres AS juga menyetujui tambahan 14,1 miliar dolar bantuan. Total dana yang dikucurkan Washington ke “Israel” selama dua tahun terakhir perang disebut telah mencapai sekitar 21,7 miliar dolar.

Sementara itu, Perdana Menteri “Benjamin Netanyahu” — yang kini menjadi sorotan internasional termasuk dari Mahkamah Pidana Internasional — dikabarkan berupaya memperpanjang kesepakatan bantuan dari 10 menjadi 20 tahun ke depan, di tengah perdebatan global mengenai masa depan dukungan tanpa syarat Amerika Serikat terhadap “Israel”.

(Samirmusa/arrahmah.id)