KABUL (Arrahmah.com) – Taliban telah mengeluarkan dekrit yang melarang pernikahan paksa di Afghanistan, dengan mengatakan perempuan tidak boleh dianggap “properti” dan harus menyetujui pernikahan.
Dekrit itu diumumkan pada Jumat (3/12/2021) oleh amir Taliban, Mullah Hibatullah Akhunzada – yang diyakini berada di kota selatan Kandahar. “Baik (perempuan dan laki-laki) harus setara,” kata dekrit tersebut, seraya menambahkan bahwa “tidak ada yang bisa memaksa perempuan untuk menikah dengan paksaan atau tekanan”.
Dalam SK tersebut tidak disebutkan usia minimal untuk menikah, yang sebelumnya ditetapkan 16 tahun, lansir Al Jazeera.
Kelompok itu juga mengatakan seorang janda sekarang akan diizinkan untuk menikah kembali 17 minggu setelah kematian suaminya, memilih suami barunya secara bebas.
Janda
Tradisi kesukuan yang sudah berlangsung lama telah menetapkan bahwa seorang janda menikah dengan salah satu saudara laki-laki atau kerabat suaminya jika suaminya meninggal.
Pemimpin Taliban mengatakan telah memerintahkan pengadilan Afghanistan untuk memperlakukan perempuan secara adil, terutama para janda. Kelompok yang menguasai Afghanistan pada Agustus, juga mengatakan telah meminta para menteri pemerintah untuk menyebarkan kesadaran tentang hak-hak perempuan kepada seluruh penduduk.
Perkembangan itu dipuji sebagai langkah maju yang signifikan oleh dua wanita terkemuka Afghanistan, tetapi pertanyaan tetap ada tentang apakah kelompok itu akan memperluas hak-hak perempuan di sekitar pekerjaan dan pendidikan.
“Ini besar, ini sangat besar, jika dilakukan seperti yang seharusnya, ini adalah pertama kalinya mereka membuat keputusan seperti ini,” klaim Mahbouba Seraj, direktur eksekutif Pusat Pengembangan Keterampilan Wanita Afghanistan, berbicara dari Kabul pada panel konferensi Reuters Next Jumat (3/12).
Komunitas internasional, yang telah membekukan miliaran dolar dana untuk Afghanistan, telah menjadikan perempuan dan hak asasi manusia sebagai elemen kunci dari setiap keterlibatan di masa depan dengan Afghanistan.
Seraj mengatakan bahwa bahkan sebelum Taliban mengambil alih negara itu pada 15 Agustus, para politisi Afghanistan telah berjuang untuk membentuk kebijakan yang jelas tentang hak-hak perempuan seputar pernikahan.
“Sekarang yang harus kita lakukan sebagai perempuan di negara ini adalah kita harus memastikan ini benar-benar terjadi dan dilaksanakan,” kata Seraj.
Roya Rahmani, mantan duta besar untuk Afghanistan untuk Amerika Serikat, menggemakan optimismenya dan menambahkan bahwa itu kemungkinan merupakan upaya untuk meredakan ketakutan internasional.
“Suatu hal yang luar biasa jika itu benar-benar diimplementasikan,” kata Rahmani kepada panel Reuters Next, menambahkan rincian seperti siapa yang akan memastikan bahwa persetujuan anak perempuan tidak dipaksakan oleh anggota keluarga akan menjadi kuncinya.
“Ini adalah langkah yang sangat cerdas dari pihak Taliban saat ini karena salah satu berita yang menarik perhatian Barat adalah fakta bahwa gadis-gadis kecil dijual sebagai properti kepada orang lain untuk memberi makan anggota keluarga lainnya,” ujarnya. (haninmazaya/arrahmah.com)
