Memuat...

Hamas Serukan Pemilu dan Pemerintahan Bersama Gaza-Tepi Barat

Hanoum
Ahad, 22 November 2026 / 13 Jumadilakhir 1448 04:46
Hamas Serukan Pemilu dan Pemerintahan Bersama Gaza-Tepi Barat
Khalil al-Hayya. [Foto: Palinfo]

BEIRUT (Arrahmah.id) -- Kepala Biro Politik kelompok perlawanan Palestina Hamas, Khalil al-Hayya, menyerukan pembentukan kepemimpinan nasional Palestina yang bersatu di bawah naungan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), pemerintahan konsensus nasional untuk Gaza dan Tepi Barat, serta pemilu umum. Seruan itu ia sampaikan dalam pidato pada Konferensi Nasional Arab ke-35 di Beirut, Lebanon, Sabtu (21/11/2026).

Dilansir kantor berita Xinhua (21/11), al-Hayya meminta kepemimpinan nasional yang mencakup seluruh faksi dibentuk dalam kerangka PLO, bersama pemerintahan konsensus nasional di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Ia juga mendorong pemilu presiden, legislatif, dan Dewan Nasional Palestina guna menyatukan barisan dan mengaktifkan lembaga-lembaga nasional.

Media Palestina Ultrapal menyebut langkah itu sebagai pintu masuk bagi persatuan rakyat Palestina dan pengaktifan institusinya menghadapi tantangan. al-Hayya menyampaikan seruan itu dalam kerangka "proyek pembebasan dan kepulangan" yang menurutnya membutuhkan persatuan nasional.

Al-Hayya mengatakan warga Gaza tetap bertahan meski dilanda kelaparan dan serangan, menurut Xinhua. Ia menyebut pendudukan 'Israel' terus melancarkan agresi dan menerapkan kebijakan kelaparan, meski Hamas dan faksi-faksi Palestina menyetujui kesepakatan Sharm el-Sheikh tahun lalu untuk melindungi rakyat Palestina dari genosida dan pengusiran. Di Tepi Barat, ia memperingatkan rencana 'Israel' untuk mengusir penduduk dan merampas tanah serta rumah mereka, serta upaya mengubah identitas Yerusalem.

Ia juga menyebut pembagian waktu dan tempat di Masjid Al-Aqsa hampir menjadi kenyataan. Al-Hayya menegaskan perlawanan dalam segala bentuknya sebagai pilihan melindungi hak rakyat Palestina, dan meminta negara serta masyarakat Arab dan Islam meningkatkan dukungan bagi warga Gaza.

Seruan ini muncul setelah Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada 10 Oktober 2026 mencabut dekret pemilu legislatif yang dijadwalkan 28 November 2026. Ia menggantinya dengan dekret pemilu presiden dan legislatif serentak pada 11 September 2027, menurut France 24. Dekret itu menyebut hambatan akibat langkah-langkah 'Israel' dan kebutuhan menciptakan kondisi bagi pemilu yang bebas, adil, dan inklusif, seperti dilaporkan Reuters melalui U.S. News.

Hamas saat itu menyatakan penundaan tersebut menuntut dialog nasional menyeluruh dan menyatakan kesiapan terlibat, menurut Al-Quds al-Arabi. Palestina belum menggelar pemilu legislatif sejak 2006 dan sistem politiknya terbelah sejak 2007, ketika Hamas menguasai Gaza sedangkan Otoritas Palestina yang dipimpin Fatah berbasis di Tepi Barat.

Situs Al-Risala mengaitkan seruan al-Hayya dengan seretnya pelaksanaan rencana Presiden AS Donald Trump dan Dewan Perdamaian untuk Gaza, serta kabar bahwa empat anggota Komite Nasional pengelola Gaza, termasuk ketuanya Ali Shaath, dipertimbangkan untuk diganti.

Pemerintahan konsensus yang diusulkan al-Hayya akan mencakup Tepi Barat dan Gaza, sedangkan jadwal pemilu terdekat yang berlaku saat ini jatuh pada 11 September 2027. (hanoum/arrahmah.id)