RABAT (Arrahmah.com) – “Israel” dan Maroko menandatangani perjanjian Rabu (24/11/2021) yang memudahkan Rabat untuk memperoleh produk keamanan Zionis berteknologi tinggi, bersamaan dengan kedua negara yang memperluas hubungan menyusul kesepakatan normalisasi mereka tahun lalu.
Nota kesepahaman yang ditandatangani di Rabat oleh Menteri Pertahanan “Israel” Benny Gantz dan menteri Maroko yang bertanggung jawab atas administrasi pertahanan, Abdellatif Loudiyi, “belum pernah terjadi sebelumnya” bagi negara Yahudi itu, kata seorang pejabat “Israel”.
BacaJuga
“Israel” memiliki beberapa MoU keamanan dengan negara-negara sekutu, tetapi kesepakatan Maroko menandai perjanjian pertama dengan mayoritas negara Arab, kata pejabat itu.
“Israel” memiliki hubungan diplomatik penuh dengan hanya empat negara Arab: Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain.
Kesepakatan Maroko datang ketika Gantz melakukan kunjungan pertamanya sebagai menteri pertahanan “Israel” ke kerajaan Afrika Utara.
Gantz mengatakan kesepakatan itu “akan memungkinkan ekspor produk “Israel” di sini (Maroko)”.
Kementerian pertahanan “Israel” mengawasi semua ekspor keamanan, dengan negara Yahudi itu menawarkan produk-produk canggih mulai dari drone serang hingga sistem pertahanan rudal Iron Dome.
Kementerian pertahanan mengatakan MoU Maroko akan menjalin “kerja sama formal” pada “perencanaan operasional, pembelian, pengembangan penelitian, dan pelatihan”.
Satu produk “Israel”, spyware Pegasus NSO, telah sampai ke Maroko, menurut Amnesti Internasional dan organisasi Forbidden Stories yang berbasis di Paris.
Rabat diduga menggunakannya untuk melawan Presiden Prancis Emmanuel Macron – klaim yang dibantah oleh Maroko yang mengatakan tidak pernah membeli perangkat lunak tersebut dan telah mengajukan tuntutan hukum terhadap media Prancis dan Amnesti Internasional.
‘Mengkalibrasi ulang’
Maroko dan “Israel” sebelumnya menjalin hubungan tingkat rendah pada tahun 1993 tetapi Rabat memutuskannya pada awal intifada Palestina kedua pada tahun 2000.
Rabat menormalkan hubungan dengan negara Yahudi Desember lalu, tak lama setelah pengumuman serupa oleh UEA dan Bahrain. Sudan mengikutinya pada Januari tetapi belum membangun hubungan.
Pakta-pakta yang ditengahi oleh mantan presiden AS Donald Trump membuat marah orang-orang Palestina, yang mendesak dunia Arab untuk mempertahankan pendiriannya melawan pengakuan “Israel” sampai mereka menyetujui kesepakatan damai untuk mendirikan negara Palestina dengan ibu kotanya di Yerusalem timur.
Ada seruan untuk demonstrasi pro-Palestina terhadap kunjungan Gantz di depan parlemen Maroko pada Rabu (24/11).
Bruce Maddy-Weitzman, seorang ahli “Israel” di Maroko di Universitas Tel Aviv, mengatakan kepada AFP bahwa Rabat tidak meninggalkan masalah Palestina tetapi “mengkalibrasi ulang” posisinya mengingat manfaat berurusan dengan “Israel”, termasuk industri pertahanannya.
Sebagai imbalan untuk normalisasi hubungan dengan “Israel”, pemerintahan Trump mengakui kedaulatan Maroko atas wilayah Sahara Barat yang disengketakan.
Ketegangan kembali antara Maroko dan Aljazair atas Sahara Barat, bekas koloni Spanyol yang dianggap Rabat sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya.
Aljazair, yang mendukung gerakan kemerdekaan Front Polisario Sahara Barat, memutuskan hubungan diplomatik dengan Maroko pada Agustus, dengan alasan “tindakan bermusuhan” — tuduhan yang dibantah oleh Rabat. (Althaf/arrahmah.com)
